Mark-up anggaran gila-gilaan pernah ditolak oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam acara podcast Deddy Corbuzier dia menyebutkan tak ingin dikutuk oleh generasi di masa depan.
Prabowo menyebutkan pernah ada yang mengajukan anggaran namun mark-upnya sampai 600%.
Dia menyebut tidak mau menandatangani dokumen tersebut. "Saya tidak mau tandatangan, saya tidak akan loloskan, saya tidak mau," kata dia dikutip Senin (14/6/2021).
Prabowo mengungkapkan, dia melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.'
"Saya lapor ke Presiden. Saya nggak mau Pak, berarti itu kan tanggung jawab saya kepada bapak Presiden, rakyat dan sejarah. Saya takut dikutuk," jelas dia.
Karena itu dia berupaya menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan menggandeng Kejaksaan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal kontrak di Kementerian Pertahanan.
Untuk pembelian alutsista, Prabowo melakukan negosiasi dengan produsen. DIa juga akan menertibkan hal-hal tersebut dengan penyusunan sistem baru.
"Saya negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya tahu sebenarnya berapa sih,kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," jelas Prabowo.
