BUMN Farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk bakal mulai melayani vaksinasi individu yang bersifat mandiri alias berbayar per Senin (12/7).
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengingatkan dua catatan penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu tersebut.
Pertama, BUMN Farmasi harus mampu menata fokus dengan baik karena pada saat bersamaan juga harus menunaikan tugas yang sangat penting, yaitu percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi COVID-19.
Mufti menjelaskan, program vaksin individu ini pasti peminatnya cukup banyak, dan bisa menyegarkan cash flow BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat.
Dengan kuota awal di 8 gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka ada uang masuk Rp 747 juta per hari. Belum lagi nanti kalau jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah.
"Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini kemudian BUMN Farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat," papar Mufti kepada media, Minggu (11/7/2021).
Hal tersebut, kata Mufti, penting untuk diingatkan karena jaringan Bio Farma maupun Kimia Farma punya tugas berat lain.
"Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi COVID-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata," jelasnya.
Catatan penting kedua, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, adalah kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu.
Mufti mengingatkan kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional. "Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini," ujarnya.
Mufti juga meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong, Mufti meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.
"Sesuai aturan, vaksinasi gotong royong harus di faskes. Kimia Farma jangan kemudian membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare, rakyat akan marah kalau melihat ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya. Ini saya ingatkan betul," ujarnya.
Seperti diketahui, vaksin individu berbayar akan mulai disediakan oleh Kimia Farma per Senin (12/7/2021). Tahap awal, akan ada di 8 cabang Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Kapasitasnya 1.700 orang per harix.
Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp 117.910 per pelayanan. Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp 439.570. Sesuai aturan, harga tersebut sudah meliputi keuntungan perusahaan namun belum termasuk PPn.
(dna/dna)
