Tolak Vaksinasi Berbayar, YLKI: Tidak Etis!

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 11 Jul 2021 21:00 WIB
Pemerintah Indonesia gencarkan program vaksinasi massal di tengah meningkatnya kasus Corona. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -
Vaksin berbayar itu tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganasTulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

PT Kimia Farma Tbk akan membuka klinik vaksinasi berbayar mulai Senin (12/7) besok. Keputusan itu ditolak keras oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak. Apalagi itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

"Vaksin berbayar itu tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," katanya dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Minggu (11/7/2021).

Kebijakan itu dinilai hanya akan membuat masyarakat bingung dan malas untuk melakukan vaksinasi COVID-19.

"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek," tuturnya.

Vaksin berbayar juga dinilai bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Bisa saja orang jadi berpandangan bahwa yang berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.

"Di banyak negara justru masyarakat yang mau divaksinasi COVID-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin, bukan malah disuruh membayar," imbuhnya.

"Oleh karena itu, YLKI mendesak agar VGR (vaksin berbayar) untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," tambahnya.

(aid/dna)