Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana vaksin berbayar di klinik Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dia mengungkapkan pembatalan dilakukan karena pemerintah mendapatkan masukan dari masyarakat. Presiden Jokowi memberikan arahan tegas untuk pembatalan vaksin berbayar.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata dia, Jumat (16/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana perjalanan kebijakan rencana vaksin Corona berbayar tersebut?
Diumumkan
PT Kimia Farma Tbk akan membuka klinik vaksinasi individu secara resmi pada Senin, 12 Juli 2021 mendatang. Hal ini ditandai dengan soft launching Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu yang telah dilaksanakan selama dua hari pada Jumat dan Sabtu (9-10 Juli 2021).
Berdasarkan riset beberapa lembaga, terdapat permintaan (demand) dari kelompok masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara individu agar segera mendapat perlindungan kesehatan pribadi.
Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansyuri menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu akan mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.
"Pelayanan Vaksinasi Individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan Vaksinasi Gotong Royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya. Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan maupun Individu," ujarnya saat meninjau pelaksanaan VGR Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (10/7/2021).
Bagaimana perjalanan selanjutnya? Buka halaman selanjutnya.
Ramai Ditolak
Setelah resmi diumumkan, kebijakan vaksinasi gotongroyong individu atau vaksin berbayar langsu ramai menuak kritik hingga penolakan.
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," tegas Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi, Minggu (11/7/2021).
Menurut Tulus, kebijakan baru ini bisa membuat malas untuk vaksinasi. Menurutnya, untuk vaksin gratis saja banyak yang tidak mau, apalagi berbayar.
Penolakan juga datang dari para buruh. Mereka menyatakan akan mendukung program vaksinasi, namun negara yang harus membayar dan memberikan vaksin ke masyarakat dengan gratis.
"Kami setuju semua orang, termasuk buruh harus divaksin. Tapi negara yang harus membayar, seluruh dunia juga begitu, rakyatnya vaksin gratis," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7/2021).
Said Iqbal menyatakan para buruh menolak adanya komersialisasi pada program vaksinasi. Buruh tidak setuju ada vaksin yang harus dibayar, baik vaksin Gotong Royong oleh pengusaha, maupun vaksin individu lewat Kimia Farma.
Tah berhenti sampai di situ. Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Ann Lindstrand mengatakan seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut Ann, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa terikat kondisi ekonomi.
"Rencana vaksin berbayar bisa menimbulkan masalah etik dan akses, terutama dalam masa pandemi yang membutuhkan cakupan vaksin bisa mencapai kelompok berisiko tinggi," kata Ann seperti dikutip dari situs resmi WHO pada Kamis (15/7/2021).
Ditunda
Jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu berbayar yang sedianya bisa diakses di Klinik Kimia Farma mulai Senin (12/7/2021) terpaksa ditunda. Kimia Farma akan melakukan perpanjangan proses sosialisasi terlebih dahulu.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Corporate Communications PT Kimia Farma Apotek, Novia Valentina, saat dihubungi detikcom, Senin (12/7/2021).
Dia menjelaskan, penundaan ini akibat animo masyarakat yang begitu besar. Maka dari itu, pihak Kimia Farma perlu memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi Gotong Royong berbayar ini.
"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.
Bagaimana keputusan akhir kebijakan ini? Buka halaman selanjutnya.
Dibatalkan
Belum sempat program ini dijalankan, pemerintah sudah memutuskan bahwa kebijakan vaksinasi berbayar dibatalkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021).
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Vaksin tetap gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.
.webp)
