3 Hal soal Smelter China di RI Dituding Zalim

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 30 Agu 2021 20:00 WIB
Smelter
3 Hal soal Smelter China di RI Dituding Zalim
Jakarta -

Smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia dicap telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Apa penyebabnya?

1. Hasil Survei Kadar Nikel Janggal

Andre melihat adanya kejanggalan. Sebab ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional berdasarkan hasil survei memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya semakin murah pula harganya.

"Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8% eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8/2021).

Andre sampai bertanya kepada pihak surveyor apakah mungkin nikel dengan kadar 1,87% ketika disurvei ulang bisa turun menjadi 1,5%. Jawaban yang dia terima bahwa mineral jika kadarnya turun dari 1,87% paling jauh menjadi 1,86% sampai 1,85%, tidak mungkin jadi 1,6% atau bahkan 1,5%.

2. Sarankan Keran Ekspor Dibuka

Dia berharap Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan isu tersebut dan membahasnya dalam rapat terbatas (ratas). Dia mengingatkan jangan sampai smelter-smelter China ini semena-mena terhadap sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Andre menyarankan agar Kementerian Investasi mempertimbangkan keran ekspor ore nikel yang saat ini ditutup untuk dibuka kembali.

"Nah, saya ingin memberikan solusi kepada Pak Bahlil, ini kan bentuk kezaliman. Nah, saya usulkan ke Pak Bahlil kita win-win saja, kalau (nikel yang dijual pengusaha) dianggap sampah sama smelter Tiongkok itu yang sampah itu kita ekspor saja," jelas Andre.

3. Pemerintah Bakal Tindaklanjuti

Bahlil setuju dengan Andre bahwa kepentingan dalam negeri harus diutamakan. Pihaknya juga berupaya agar nikel yang ditambang oleh pengusaha nasional bisa dihargai secara pantas oleh pemilik semelter.

"Itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM (Harga Patokan Mineral). Nanti coba saya akan bicarakan, Pak Andre, dengan teman-teman satgas untuk meng-clear-kan ini. Tapi yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas," tegas Bahlil.

(toy/fdl)