Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bakal mengadukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada Ombudsman RI soal SNI rokok elektrik atau vape. Menurutnya pembuatan SNI tersebut mengalami maladministrasi
"Kita akan mendalilkan, patut diduga dalam proses pembuatan SNI rokok elektronik ini BSN telah melakukan maladministrasi dan akan kami adukan ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam sebuah webinar, Jumat (10/9/2021).
Menurutnya ada lima kecacatan dalam SNI rokok elektrik. Pertama cacat paradigma atau cacat ideologi. Sebab, rokok adalah produk substandar sehingga tidak mungkin dibuatkan standar dalam hal ini SNI.
"Jadi BSN ini seolah-olah akan menjadi legitimasi untuk mengamankan rokok dengan latar belakang SNI. Padahal jelas dari siapapun tadi sudah dikatakan semua narasumber, rokok adalah produk substandar, produk yang tidak sehat sehingga tidak mungkin dibuatkan standardisasi," tuturnya.
Lalu yang kedua cacat sosiologis. Sebab, WHO telah menyatakan tembakau sebagai pandemi dunia dengan korban 7 juta orang meninggal per tahun. Di Indonesia sendiri 35% orang dewasa adalah perokok aktif, atau sekitar 75 juta orang. Atas kondisi di atas, dia menilai rokok elektrik akan menjadi ancaman wabah baru ketika wabah rokok konvensional belum bisa dikendalikan.
Kemudian cacat dalam proses karena pembuatan SNI rokok elektrik tidak transparan dan tidak merepresentasikan stakeholder yang kompeten, kemudian tidak melibatkan kementerian dan kelembagaan yang kompeten untuk urusan kesehatan, dan juga tidak melibatkan keterwakilan konsumen yang mempunyai legal standing yang jelas.
Lihat juga Video: WHO Minta Penggunaan Rokok Elektrik Dibatasi
