Revisi Aturan Ini Disorot, Kenapa?

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 20 Sep 2021 10:47 WIB
Cuaca mendung dan hujan selama dua hari ini, membuat petani tembakau di lereng Merapi-Merbabu harus turun gunung. Hal itu dilakukan demi untuk mendapatkan sinar matahari.
Foto: Ragil Ajiyanto
Jakarta -

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) sedang disorot.

Pakar Hukum Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan ada upaya asing dalam mengambil pangsa pasar perokok Indonesia melalui intervensi revisi aturan tersebut.

"Banyak negara yang ingin ambil pangsa pasar perokok Indonesia sementara mereka punya Industri Hasil Tembakau (IHT) sendiri. Kita sudah begitu sejak lama, industri migas sudah hilang, industri hutan sudah hilang, minerba juga. Masa sekarang IHT juga mau dihilangkan begitu," ungkap Hikmahanto dalam acara diskusi Bedah Proses Legislasi Industri Hasil Tembakau MNC Trijaya, seperti ditulis Senin (20/9/2021).

Menurut Rektor UNJANI ini, Indonesia memiliki pasar perokok yang besar dan banyak negara yang berniat menekan pasar domestik. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemampuan ekspor tembakau dalam jumlah yang besar sehingga banyak negara lain khawatir Indonesia menguasai pangsa pasar perokok secara global.

"Karena bahwa sekarang dunia ini sudah tidak lagi berebut wilayah, juga tidak lagi berebut pengaruh, yang diperebutkan adalah pangsa pasar. Kita harus hati-hati," tegas Hikmahanto.

Dia meminta agar pemerintah tidak bersifat naif ketika didekati LSM asing. Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya lebih mengutamakan aspirasi rakyat dibandingkan dengan intervensi dari luar. Ia juga meminta agar pemerintah melindungi sektor IHT yang memiliki pasar besar di Indonesia. "Wahai pemerintah dengarkan aspirasi rakyat. Jangan kemudian didengar yang dari luar negeri tapi melupakan rakyat kita, padahal konstituen kita adalah rakyat," pungkasnya.