Petani Tembakau Geruduk Istana, Tolak Cukai Tahun Depan Naik

Siti Fatimah - detikFinance
Selasa, 21 Sep 2021 10:54 WIB
TEMANGGUNG, INDONESIA - AUGUST 27: An Indonesian worker checks packed tobacco before delivering to the factory on August 27, 2021 in Temanggung, Indonesia. The tobacco industry in Indonesia has faced severe challenges due to the heavy rains in the dry season, the prolonged COVID-19 pandemic, and the increase of the cigarette tax excise slated for 2022. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
Petani Tembakau Geruduk Istana, Tolak Cukai Tahun Depan Naik

Di sisi hilir IHT, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) juga berharap pemerintah menunda kenaikan cukai. Selama masa pandemi, para pelaku koperasi retail dan UMKM retail sedang berupaya menyembuhkan kondisi ekonomi.

"Saat ini adalah situasi yang tidak mudah bagi para peretail koperasi dan UMKM. Kami sedang mencari keseimbangan ekonomi. Apalagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional belum menyentuh sektor retail, belum ada insentif," kata Wakil Ketua Umum DPP Akrindo, Anang Zunaedi.

"Posisi kami akan semakin lemah dengan kenaikan cukai rokok yang selama ini punya kontribusi 20%-25% terhadap omset penjualan," sambungnya.

Dia menambahkan, selain sembako, rokok merupakan produk sekunder yang dibeli masyarakat. "Kondisi saat ini daya beli konsumen belum pulih ditambah lagi harga rokok naik karena kenaikan cukai, ini makin menghimpit gerak dan penghasilan pedagang. Dampak kenaikan cukai itu tidak hanya di hulu, tapi juga termasuk kami para pedagang di hilir sektor IHT," tuturnya.

Sementara itu, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) mendorong pemerintah untuk mendukung daya beli dengan tidak menaikan tarif cukai rokok. Konsumen alias perokok menolak secara tegas rencana tersebut.

Koordinator KNPK, Muhammad Nur Azami menyatakan penolakan ini merupakan empiris suara arus bawah tentang realitas kondisi IHT yang sedang carut marut. "Petani kondisinya susah, pedagang merasakan hal yang sama, konsumen juga daya belinya lemah. Semua sedang susah, maka wacana kenaikan cukai adalah kebijakan ugal-ugalan," tegas Azami.

Dia menilai, kondisi perekonomian masyarakat mulai bergeliat setelah PPKM di beberapa daerah yang dilonggarkan, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah mendorong konsumsi masyarakat.

"Seluruh rantai industri rokok pada akhirnya ikut hancur saat daya beli konsumen tidak sanggup mengejar kenaikan harga rokok. Ketika kondisi serba sulit seperti sekarang, pemerintah harus terus berupaya agar daya beli konsumen dan tingkat konsumsinya pulih. Kemampuan konsumen ini yang akan jadi roda penggerak seluruh rantai industri," pungkasnya.


(fdl/fdl)