Kemenperin Ungkap Tantangan di Industri Mamin, Seperti Apa?

Siti Fatimah - detikFinance
Rabu, 22 Sep 2021 10:02 WIB
Industri makanan Jerman Sepakat Kurangi Penggunaan Gula, Garam dan Lemak
Foto: DW (News)
Jakarta -

Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman (mamin) merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan II tahun 2021 yang mencapai 38,42% serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 6,66%.


Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengatakan capaian kumulatif sektor strategis ini dari sisi ekspor juga sangat baik, yaitu mencapai US$ 19,58 miliar atau naik 42,59% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat senilai US$ 13,73 miliar.

Menurutnya, kinerja gemilang industri mamin ini perlu dijaga selama masa pandemi COVID-19, karena peran pentingnya dalam memasok kebutuhan pangan masyarakat.

"Industri mamin selama ini telah membawa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penerimaan devisa dari investasi dan ekspor hingga penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Saat ini sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wacana untuk melakukan pelabelan semua kemasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran dengan mencantumkan keterangan lolos batas uji aman zat aditif tertentu. Hal ini dinilai bisa mengganggu industri pangan yang ada di Indonesia.

"Kalau sampai dipaksakan BPOM harus diprotes. Kita nggak jualan jadinya, mati semua kita punya produk. Jelas akan mematikan industri. Belum lagi konsumen yang akan kesulitan untuk mencari makanan dan minuman karena nggak ada yang menjual produknya," ujar Ketua Federasi Pengemasan Indonesia (IPF) Henky Wibawa.

Sejatinya, Henky tidak mempermasalahkan BPOM untuk membuat peraturan pelabelan kemasan pangan asal infrastruktur sudah siap. "Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah BPOM nanti bisa menyediakan akreditasi di laboratorium yang cukup di Indonesia. Itu persoalannya," kata Henky.