Pemerintah Diminta Kaji Lagi Revisi Aturan Tembakau, Ini Alasannya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 27 Okt 2021 09:28 WIB
Cuaca mendung dan hujan selama dua hari ini, membuat petani tembakau di lereng Merapi-Merbabu harus turun gunung. Hal itu dilakukan demi untuk mendapatkan sinar matahari.
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Revisi Aturan Tembakau, Ini Alasannya
Jakarta -

Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Kesehatan jadi sorotan.

Dosen sekaligus Ahli Kebijakan Publik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Riant Nugroho menyampaikan, dalam membentuk suatu kebijakan sejatinya harus melibatkan publik dan tidak boleh didasari atas kepentingan satu pihak saja.

Begitupun dalam hal revisi PP 109 /2012 yang mana harus memikirkan dampak publik atas kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini revisi PP 109/2012 akan merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT), –∑etani tembakau sampai dengan pedagang rokok ritel. Oleh sebab itu, untuk menyusun dan membentuk aturan itu harus dievaluasi secara mendalam.

"Kalau kebijakan belum ada evaluasinya kemudian mau diubah, itu adalah kejahatan. Pemerintah tidak bisa mengkhianati prinsip Good Governance, jadi harus ada evaluasi yang benar, baik dilihat dari kepentingan nasional, politik dan evaluasi kebijakan internasional," terang Riant, Rabu (27/10/2021).

Yang terpenting juga, kata Riant, dalam membuat kebijakan itu harus didasari besarnya kepentingan nasional atau national interset sebanyak 75%, kemudian global interest 23% dan setelah itu enemy interest 3%. Oleh karena itu, pemerintah jangan sampai memperbesar ruang dominasi global.

"Kalau sampai memperbesar kepentingan global, ini namanya negara jajahan. Pembuatan kebijakan yang unggul itu ada tiga ciri: cerdas, bijaksana dan memberikan harapan. Jadi proses revisi (PP 109/2012) yang hari ini dikerjakan, lebih baik berhenti dulu, back to zero, kemudian baru digagas, apakah kebijakan sudah ada mencapai hasil yang dikehendaki, atau kurang, atau justru melebihi," ungkap dia.

Seperti diketahui, rencana revisi PP 109/2012 digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui mekanisme Izin Prakarsa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak masuk ke dalam prioritas Pemerintah untuk disusun peraturannya tahun ini, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021.