Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Minta Pemerintah Prioritaskan Alkes Lokal

Siti Fatimah - detikFinance
Kamis, 18 Nov 2021 14:07 WIB
Petugas menurunkan Alat Kesehatan (alkes) COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (17/8/2021). Kedatangan dukungan tahap pertama alkes dari Pemerintah Kota New York, Amerika Serikat berupa ventilator beserta aksesoris berjumlah 176 unit tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan serta memulihkan kondisi pasien COVID-19 dengan kategori berat dan kritis. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Jakarta -

Pengusaha alat kesehatan (alkes) meminta pemerintah agar bisa memprioritaskan penggunaan produk buatan dalam negeri. Sebab jika menggunakan impor, para pengusaha lokal terancam gulung tikar karena sepinya pesanan alkes.

"Kami mohon Bapak Presiden Jokowi memberi instruksi jajaran agar mengetahui sekaligus melaksanakan di lapangan terkait peraturan penggunaan produk dalam negeri seperti yang tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2021 dan Nomor 15 Tahun 2021," kata General Manager PT Sri Tita Medika Heru, dikutip Kamis (18/11/2021).

Heru mengatakan saat ini kondisi perusahaan sedang terpuruk menyusul sulitnya pendistribusian alat kesehatan. Produksi alat tes usap dalam negeri tidak digunakan karena kalah bersaing dengan produk impor.

"Saat ini perusahaan sedang berusaha mendapatkan pasar untuk dipasok. Tapi kondisi saat ini banyak produk dari luar negeri, sedangkan produk dalam negeri tidak, dipakai padahal secara kualitas kami lebih baik dan harganya pun lebih terjangkau," ucapnya.

Ia menyayangkan banyak pihak yang lebih memilih memakai produk impor untuk kebutuhan tes PCR maupun antigen. Alat tersebut juga digunakan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti stasiun dan bandara.


Heru mengaku perusahaannya sudah bergerak di bidang alat kesehatan sejak sebelum pandemi. Saat covid-19 masuk ke Indonesia, pihaknya turut memproduksi kebutuhan kesehatan lainnya, di antaranya masker dan stik swab.

Secara kemampuan, kata dia, perusahaannya dapat memproduksi alat swab hingga 25 juta unit per bulan. Namun kenyataannya, permintaan di lapangan jauh di bawah itu. Dari lima juta alat yang diproduksi, hanya ratusan ribu hingga satu juta alat saja yang berhasil terdistribusi.

Kondisi ini memaksa perusahaan membuat kebijakan untuk merumahkan karyawan. Dengan kondisi tersebut dia berharap ada keberpihakan dari pemerintah terhadap pengusaha lokal.

"Kami tidak ingin subsidi pemerintah karena kami masih sanggup membiayai produksi. Yang kami butuhkan sekarang adalah pasar yang adil bagi kami dalam mendistribusikan alat swab antigen. Apabila tidak ada pasar yang adil, masalah itu akan berbuntut pada kesejahteraan karyawan, mau tidak mau kami harus memangkas gaji dan merumahkan beberapa karyawan, karena kondisi finansial perusahaan juga perlu diselamatkan," ucapnya.