Sri Mulyani Bicara Ancaman Krisis Energi, Apa Katanya?

Siti Fatimah - detikFinance
Kamis, 18 Nov 2021 19:15 WIB
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menghadiri peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) Expo 2021 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (16/11/2021). Mengusung tema “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” kegiatan tersebut diselenggarakan pada 16-18 November 2021.
Foto: Kemenparekraf
Jakarta -

Dunia saat ini tengah berupaya untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berdasarkan komitmen COP26 jika ingin kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 atau terjadi penurunan emisi karbon maka harga karbon harus dinaikkan.

Seperti misalnya di Kanada, harga karbon dijual US$ 45 atau sekitar Rp 639 ribu (kurs dolar Rp 14.200) dan akan naik menjadi US$ 125 atau Rp 1,7 juta, bahkan direncanakan naik hingga US$ 140 atau Rp 1,9 juta.

Selain menaikkan harga, negara juga bisa memperkecil produksi energi fosil jika produksi energi baru terbarukan belum dapat diimplementasikan. Namun, dampaknya bisa terjadi krisis energi seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa negara.

"Tapi kan masalahnya affordability, kalau ditaruh harga mahal dan we cannot afford ya collapse saja ekonominya. Atau seperti yang terjadi krisis energi terjadi, orang kemudian enggak mau menghasilkan seperti yang kemarin dibahas di G20 Menkeu Saudi mengartikulasikan sekarang itu lembaga keuangan jadi investasi untuk eksplorasi minyak, gas apalagi coal menjadi merosot. Akhirnya enggak ada cukup produksi fosil fuel," kata Sri Mulyani dalam Kompas 100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

Transisi energi itu sudah terjadi di Jerman. Orang-orang di Jerman saat ini sudah berpindah menggunakan coal karena harga gas yang sangat tinggi. Namun, kata dia, ketika orang-orang berpindah ke coal, harganya pun menjadi lebih tinggi.

"Kalau dunia terlalu ekstrem tanpa mengkalkulasi, yang terjadi adalah fosil, fuel dan coal harganya menjadi shut up sangat tinggi, CO2 nya makin banyak diproduksi karena orang cannot afford," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Marves. "Jadi mereka harus memikirkan transisi, Pak Airlangga bicara tentang industrinya, dan Pak Luhut melihat dari sisi hilirisasi dan kita (Menkeu) melihat dari instrumen mana yang tepat untuk bisa mengawal transisi menuju green economy. Very rumit namun mesti dimulai," paparnya.