Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Aturan Ini, soal Apa?

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 25 Nov 2021 11:01 WIB
Ilustrasi kompor induksi, kompor listrik
Foto: Getty Images/iStockphoto/brizmaker
Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta menteri perindustrian untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 58 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib yang dijadwalkan berlaku mulai Desember 2021.

Wakil Kepala Badan Hubungan Legislatif KADIN Darmadi Durianto mengatakan sesuai dengan peraturan tersebut, produk peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan wajib memiliki SNI dan sertifikasi harus dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk pemerintah.

"Namun di PermenIndustri 58 tahun 2020 tersebut tidak disebut Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk sehingga praktis Peraturan Menteri ini tidak dapat dilaksanakan padahal peraturan tersebut berlaku 1 tahun sejak diundangkan yaitu di 23 Desember 2020 maka semua produk tersebut wajib SNI di 23 Desember 2021," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Ia menjelaskan, telah terbit PermenIndustri 10 tahun 2021 pada tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk tersebut. Namun, katanya, sangat disayangkan walaupun peraturan ini tertanggal 3 Mei 2021 kan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada sosialisasi mengenai penerapannya secara teknis.

"Sehingga praktis hampir semua Pelaku Usaha khususnya di bidang produk yang disebutkan di atas, tidak mengetahui bahwa adanya Permen Industri no 10 tahun 2021 tersebut," jelasnya.

Darmadi menambahkan sesuai Teori Morality of Law yang dicetuskan oleh Lon Fuller mengatakan bahwa hukum dan moralitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Lon Fuller, Produk Hukum, sebagai aturan yang dikeluarkan Pemerintah, harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pelaku usaha.

"Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum. Hal tersebut yang seharusnya dicegah oleh Pemerintah, sebagaimana filosofi nawacita UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata pria yang juga anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.