Usulan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat muncul. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengusulkan hal itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar wacana itu dikaji lagi.
Sri Mulyani mengatakan salah satu yang jadi pertimbangan adalah permintaan dari industri otomotif, sudah naik atau masih lemah.
"Untuk PPnBM mobil kita belum putuskan. Sama Presiden minta dikaji lagi, terutama tentu dikaitkan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus? Kalau manufaktur dan perdagangan sih kita lihat mulai bergerak kuat," ungkap Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Radius Prawiro, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/12/2021).
Yang jelas, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan makin selektif memberikan insentif pajak. Bisa jadi insentif PPnBM untuk mobil rakyat tidak diberikan bila permintaan masyarakat sudah pulih. Dia menegaskan sejauh ini insentif pajak untuk sektor otomotif belum bisa diputuskan.
"Kita akan selektif gunakan instrumen itu. Untuk yang otomotif belum bisa diputuskan," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan insentif pajak untuk perumahan telah disetujui untuk dilanjutkan. Hal itu karena permintaan pada sektor perumahan belum pulih.
"Yang kemarin sudah Bapak Presiden putuskan adalah untuk perumahan, karena memang sektor konstruksi belum meningkat. Itu masih tertinggal," kata Sri Mulyani.
Daftar mobil rakyat di bawah Rp 240 juta. Klik halaman berikutnya.
(hal/fdl)