Pemerintah Perlu Bikin Roadmap untuk Industri Tembakau, buat Apa?

ADVERTISEMENT

Pemerintah Perlu Bikin Roadmap untuk Industri Tembakau, buat Apa?

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 25 Mei 2022 12:16 WIB
Tobacco auctioneers sell tobacco during the opening of auction floors in the capital Harare, Wednesday, March, 30, 2022. Zimbabwe tobacco selling season opened amid a pledge by the government to stop deforestation and child labor on farms. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Foto: AP/Tsvangirayi Mukwazhi
Jakarta -

Polemik yang berkepanjangan dan sering muncul setiap pemerintah akan menetapkan tarif cukai hasil tembakau perlu untuk segera diakhiri. Peta jalan (roadmap) yang komprehensif dapat menjadi upaya dalam mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan yang terkait industri hasil tembakau (IHT).

Dengan demikian, roadmap tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak sebagai panduan peta jalan kebijakan IHT baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, dalam jangka menengah, pemerintah sedang merumuskan roadmap terkait IHT. Perumusannya dipimpin oleh Kemenko Perekonomian dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja.

"Jika roadmap disepakati dan dituangkan dalam produk hukum, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dan Bea Cukai dalam perumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) harus sesuai dengan ketentuan dalam peta jalan tersebut," kata Nirwala di Jakarta, Rabu (25/05/2022).

Menurut Nirwala, roadmap yang nantinya akan menjadi produk hukum, kebijakannya harus end to end. Mulai dari aspek hulu sampai hilir harus dirumuskan secara komprehensif. Bagaimana pertaniannya, industrinya, tenaga kerja pemasarannya itu mau dibawa kemana. Oleh karena itu kita mengusulkan roadmap dan harus end to end.

"Pembuatan roadmap ini dilakukan untuk mensinkronkan Key Performance Indicator (KPI) lintas Kementerian/Lembaga. Kalau tidak ada roadmap nanti saling bertabrakan antara KPI satu dan lainnya," ujarnya.

Nirwala berharap nantinya peta jalan (roadmap) akan menjadi "GBHN"-nya tembakau. Ini semua harus end to end. Dari sini nanti akan ada turunan-turunan peraturan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengusulkan, prinsip penyusunan peta jalan (roadmap) IHT masa depan tetap harus ada keseimbangan. Yaitu mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT