Larangan Penjualan Ilegal
Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Aryo berharap seluruh asosiasi juga tidak menjual produk ilegal. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain aspek terhadap perlindungan konsumen, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan dari cukai produk tembakau alternatif akibat peredaran produk ilegal di pasaran.
"Seluruh asosiasi harus memastikan bahwa produk yang mereka jual sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Produk-produk mereka juga harus melekatkan cukai sehingga industri kami turut mendukung perekonomian nasional yang tengah berjuang pulih dari hantaman pandemi COVID-19," kata Aryo.
Aryo meneruskan, seluruh asosiasi di industri produk tembakau alternatif turut mendukung pemerintah untuk menerbitkan regulasi produk tembakau alternatif berbasis fakta dan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur produk tembakau alternatif.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk perumusan regulasi khusus tersebut," kata Aryo.
Dukungan pembentukan regulasi khusus produk tembakau alternatif juga disampaikan Ketua APEI Daniel B. Purwanto. Menurut Daniel, regulasi yang dibuat khusus untuk produk tembakau alternatif dapat memperkuat kelangsungan industri dalam jangka panjang dan memaksimalkan potensi industri ini.
"Dukungan dan komitmen terhadap tiga poin pada Pakta Integritas akan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan terhadap industri kami yang mayoritas beranggotakan UMKM. Oleh karena itu, kami meminta bimbingan secara rutin dan konsisten dari pemerintah agar industri kami dapat terus berkembang. Kami juga akan terus memperjuangkan dan melakukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memajukan industri produk tembakau alternatif," tutup Daniel.
(dna/dna)
