ADVERTISEMENT

BPOM Diminta Tak Buru-buru Soal Pelabelan BPA di Galon, Jangan Ganggu Iklim Usaha!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 13 Sep 2022 12:55 WIB
Ilustrasi galon air mineral.
Foto: Shutterstock
Jakarta -

Anggota DPR RI meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru untuk membuat aturan tentang pelabelan BPA pada galon guna ulang karena tidak ada urgensinya saat ini untuk rakyat.

Sebaliknya, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif di dalam negeri yang komprehensif dengan melibatkan stakeholder sebanyak mungkin baik yang pro maupun yang kontra terhadap isu ini.

Penelitian ini diperlukan karena persoalan pelabelan BPA bukan hanya berdampak pada industri dan bisnis tetapi juga persoalan lingkungan berupa peningkatan sampah plastik.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmat Handoyo ketika dihubungi mengatakan, ia mengapresiasi upaya BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat karena BPOM memang bertugas untuk mengurusi hal tersebut.

Namun, ia menyatakan, BPOM harus melakukan penelitian yang komprehensif di dalam negeri. Tak hanya melibatkan peneliti yang pro dengan pendapat BPOM, tetapi peneliti yang tidak sependapat dengan BPOM juga harus dilibatkan.

"Sebaiknya bukan hanya penelitian di luar negeri yang digunakan, tetapi juga penelitian di dalam negeri. Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stake holder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang (BPA) ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tapi kalau gak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," katanya.

Menurutnya, penelitian yang komprehensif ini dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis. "Sekali lagi, harus bikin penelitian di Indonesia. Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Bener atau tidak ada masalah. Kalau gak ada masalah ya jangan diatur, kasihan industri," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah kebijakan tidak harus dipaksakan jika tidak sesuai dengan kondisi di dalam negeri. Ia mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo yang beberapa kali tidak memaksakan kehendak ketika rencana aturan yang akan dibuat menimbulkan pro dan kontra yang meluas di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Lakalena mengatakan, hingga saat ini persoalan tersebut belum dibahas oleh komisi. "Ini belum dibahas di komisi. Masih pro dan kontra," katanya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT