.webp)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit terhadap rencana pembelian kereta bekas dari Jepang. Begini bocorannya.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan DPR telah mendapat bocoran informasi terkait hasil audit BPKP.
Andre menyebutkan dari hasil audit tersebut ada temuan terkait jumlah penumpang KRL pada 2019 mencapai 336,3 juta dengan jumlah kereta 1.078 unit. Kemudian pada 2023 jumlah penumpang 273,6 juta dan dilayani kereta 1.114 unit. Angka ini, menurut dia tak sesuai dengan video-video yang beredar di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu infonya dari audit BPKP banyak rangkaian kereta yang beroperasi pada line yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang. Misalnya Bogor dan Cikarang linenya lebih padat, tapi dikasih rangkaian lebih sedikit dibanding Serpong Line, menarik temuan ini," kata dia saat dihubungi detikcom.
Andre mengatakan, sebelumnya Komisi VI DPR RI telah mengusulkan ke Kementerian BUMN, KAI, dan KCI untuk memesan kereta dari PT INKA. Namun, hal itu tidak kunjung dilakukan KCI.
"Kami sudah usulkan, pada Januari 2021. Saat itu INKA juga sudah siap produksi. Kalau dipesan dari Januari 2021, pertengahan 2022 sudah siap rangkaiannya, tapi itu tidak pernah dilakukan KCI, tapi tetap tidak mau beli dia. Malah September 2022 mengirim permohonan persetujuan impor," ujarnya.
Dia menyebut, pemanggilan KAI, KCI, dan Kementerian BUMN juga untuk membahas jangan sampai ada dugaan sengaja ada pengurangan kualitas layanan kepada penumpang demi memuluskan impor KRL bekas Jepang.
Menurut Andre, dari hasil audit yang disampaikan ke DPR RI, memang harga kereta bekas di Jepang itu lebih murah. Namun, biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal.
"Harganya memang murah, tapi dengan suku cadang dan perawatan sama aja beli baru," jelas dia.
(kil/zlf)
