.webp)
Anak kereta alias anker tampaknya harus bersabar sedikit lebih lama dengan kondisi KRL yang padat dan membludak. Pasalnya, kepastian importasi KRL bekas baru bisa dipastikan setelah libur Lebaran selesai.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan rencana impor darurat KRL bekas sebanyak 10-12 trainset (rangkaian kereta) baru bisa dipastikan setelah Lebaran atau awal Mei 2023. Dia sendiri mengakui kebutuhan tambahan kereta saat ini sangat tinggi.
"Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 (pagi) maupun jam 5-6 sore itu tinggi sekali. Kita mungkin butuh sekitar 10-12 trainset. Kita lagi diskusi," kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak, nggak keburu (sebelum Lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah Lebaran, awal Mei lah," tegasnya saat ditanya kapan keputusan impor darurat KRL.
Tiko menyebut akan menemui Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh Senin (17/4) depan. Dia juga akan lapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait impor darurat KRL ini.
"Kita izin ada impor darurat saja, sementara sekitar 10-12 trainset untuk memenuhi 2023 aja," tuturnya.
Impor ini disebut darurat lantaran tidak ada pemberian izin impor permanen untuk KRL bekas dari Jepang karena dinilai tidak sesuai dengan semangat pemerintah meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sebelumnya BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas dilakukan salah satunya karena beberapa unit sarana dinilai masih bisa dioptimalkan untuk pengguna. Dari kacamata BUMN, impor tetap perlu dilakukan karena mendesak sambil menunggu rencana jangka panjang.
Rencana jangka panjang yang dimaksud adalah retrofit atau modernisasi KRL yang sudah usang, ini butuh waktu sekitar 12-14 bulan sehingga baru selesai di tahun 2024. Lalu ada produksi trainset baru oleh PT INKA yang rampung di 2025.
"Kita akan bikin rencana kerja yang detail, berapa yang diretrofit 2024, berapa yang diproduksi 2025, tapi untuk mengisi gap sekarang ini karena kebutuhan masyarakat, kita mungkin akan ajukan impor yang sifatnya tidak permanen," jelasnya.
(aid/eds)
