Kementerian Perindustrian menyebut Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah memberikan dampak berganda bagi berbagai pihak. Salah satunya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi sekaligus Ketua Harian Tim Nasional P3DN Andi Rizaldi, hal tersebut bisa mendorong pendalaman struktur industri dan menarik investasi ke Indonesia. Hal ini dia ungkapkan dalam Forum Merdeka Barat 9 dengan tema 'Dampak Berantai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri', Senin (8/5).
"Program P3DN tidak hanya berdampak pada industri besar karena di hilir banyak terdapat perusahaan berskala industri kecil dan menengah (IKM). Multiplier effect-nya bisa dirasakan oleh banyak pihak," kata Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pelaksanaan program P3DN juga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja, yang sebelumnya berkurang akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perusahaan, hingga kembali pada posisi mendekati 20 juta orang. Selain itu terdapat juga komitmen belanja produk dalam negeri senilai lebih dari Rp 1.000 triliun di 2023.
Andi mengatakan angka tersebut muncul dalam penyelenggaraan Business Matching PDN ke-5 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan pada Maret 2023 lalu.
"Kegiatan Business Matching merupakan upaya pemerintah untuk menjembatani kepentingan antara pengusaha dengan pengguna anggaran," ungkap Andi.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo mewajibkan 95% dari anggaran belanja pemerintah digunakan untuk pembelian produk dalam negeri (PDN). Menurutnya, apresiasi PDN diberikan kepada para pengguna anggaran atau kriteria seperti tingkat TKDN, penerimaan konsumen terhadap produk, serta campaign atau sosialisasi yang dilakukan.
Andi mengatakan reward & punishment juga perlu diterapkan bagi produsen untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkannya.
"Sehingga perlu ada reward & punishment untuk K/L yang dapat memenuhi target maupun tidak menjalankan kewajiban tersebut," tutur Andi.
Ia mengatakan Kemenperin mengimbau setiap kementerian/lembaga untuk membentuk tim P3DN di instansi masing-masing. Sedangkan bagi para pelaku industri, Kemenperin mendorong untuk melakukan sosialisasi kepada stakeholder masing-masing mengenai kemampuan memproduksi produk lokal yang mampu bersaing. Kemenperin juga menyediakan anggaran sertifikasi TKDN yang saat ini diprioritaskan bagi para pelaku IKM. Serta memberlakukan self-assessment dalam penerbitan sertifikat TKDN bagi industri kecil.
"Hal ini karena P3DN telah menjadi isu global. Negara lain seperti Amerika Serikat juga mulai mewajibkan penggunaan produk dalam negerinya," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo RM Manuhutu mengatakan ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk menggencarkan program P3DN seperti promosi kemampuan industri dalam negeri yang harus lebih agresif.
Selain itu, investasi di bidang research & development (R&D) juga harus didorong bila ingin mencapai target PDB sebesar US$ 4,5 triliun pada tahun 2038. Karenanya agar program P3DN dapat berjalan dengan baik, Odo mengimbau kepada masyarakat untuk mengutamakan pembelian produk dalam negeri.
"Sedangkan bagi produsen, terutama industri berskala besar untuk memprioritaskan aktivitas R&D dalam rangka meningkatkan TKDN," jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Teknologi dan Informasi Merek Indonesia (AiTIMI) Danny Harjono memberikan apresiasi atas keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal. Menurutnya, program P3DN bisa meningkatkan penjualan industri laptop merek dalam negeri hingga 90%.
"Ke depan, industri juga mengharapkan pesanan yang konsisten dari pemerintah bagi merek Indonesia. Hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya industri hulu," tutup Danny.
(akd/ega)