Pantas Penyaluran Motor Listrik Subsidi Lambat, Sistem Baru Aktif 10 Mei!

Pantas Penyaluran Motor Listrik Subsidi Lambat, Sistem Baru Aktif 10 Mei!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 17 Mei 2023 19:30 WIB
Fokus Mobil Motor Listrik
Foto: Mindra Purnomo
Jakarta -

Penyaluran subsidi motor listrik masih lambat. Meskipun program ini sudah bergulir sejak akhir Maret lalu, sampai sekarang baru ada 114 unit motor listrik yang disetujui pengajuan subsidinya. Dari total 114 pengajuan subsidi yang disetujui itu, baru 2 unit saja yang selesai administrasi surat kendaraannya dan dikirim ke pembeli.

PT Surveyor Indonesia selaku pihak verifikator subsidi motor listrik mengakui sistem verifikasi baru bisa berjalan efektif per 10 Mei kemarin. Maka dari itu, progres penyaluran motor listrik masih tergolong lambat.

Targetnya sendiri pemerintah ingin memberikan subsidi Rp 7 juta per motor listrik untuk total 200.000 unit hingga akhir 2023 ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sistem kami baru jalan efektif 10 Mei kemarin, maka terlihat belum banyak," ujar Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya dalam konferensi pers di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Saifuddin mengungkapkan banyak sekali faktor yang membuat sistem verifikasi yang dibuat pihaknya terkesan lama terbentuk. Masalah pertama ada pada verifikasi pabrikan motor listrik yang unitnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

ADVERTISEMENT

Syarat utamanya sendiri motor listrik yang mendapatkan subsidi harus memiliki 40% unsur dalam negeri atau TKDN. Verifikasi itu memakan waktu, sejauh ini Saifuddin mengatakan baru 10 pabrikan saja yang siap menyalurkan motor listrik subsidi.

Nah setelah verifikasi pabrikan, setiap pabrikan motor listrik harus menunjuk dealer resmi. Dealer resmi ini pun mesti diverifikasi lagi, hal itu kembali memakan waktu.

"Pertama kita harus lakukan verifikasi dulu ke pabrikan tadi, kan harus 40% TKDN itu. Setelah itu, di-approve dia tunjuk dulu dealernya dan itu butuh verifikasi juga, itu makan waktu juga," ungkap Saifuddin.

"Sekarang ini dealer kan baru 216 dealer, masih ada 100-an lagi yang proses approval, kan dia diajukan pabrikan, terus diverifikasi dulu, kalau udah siap insyaallah banyak lagi," lanjutnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Dari sisi PT Surveyor Indonesia pun harus membangun sistem verifikasi dari nol. Yang menantang, Saifuddin bilang adalah untuk mengintegrasikan data dari 4 lembaga.

Pasalnya, penerima subsidi motir listrik memang terbatas. Hanya 4 kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi, mulai dari penerima bantuan subsidi upah (BSU), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penerima subsidi listrik 450-900 VA. Nah data penerima bantuan-bantuan tersebut tersebar di 4 lembaga.

"Kita juga kan harus set up bangun sistemnya dulu, dan connect ke 4 kriteria yang dipersyaratkan. Itu aja ada di 4 KL sendiri. Ke Kemenaker buat yang BSU, KUR ke Kemenkeu, yang UMKM ke Koperasi, termasuk PLN yang subsidi," beber Saifuddin.

Dia melanjutkan sejauh ini sistem sudah siap, pabrikan dan dealer resminya juga mulai banyak. Diharapkan hal itu bisa mempercepat penyaluran motor listrik subsidi.

"Yang penting sistem itu kan sudah jalan, begitu NIK sudah dimasukkan langsung diketahui, kami berusaha secepatnya untuk proses ini," ungkap Saifuddin.


Hide Ads