Tentukan Nasib Impor KRL, Luhut Rapat Bareng BPKP Malam Ini

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya akan melakukan rapat terbatas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) malam ini. Rapat itu akan dilakukan untuk menentukan nasib impor KRL dari Jepang akan diberikan lampu hijau atau tidak.

"KRL kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief ke saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan, gampang kok," ujar Luhut ditemui di Hotel Mulia, Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Luhut menyatakan untuk memutuskan nasib impor KRL pemerintah akan menjadikan data sebagai dasar kebijakan.

"Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu ya begitu," tegas Luhut.

Di sisi lain, Luhut mengakui ternyata dirinya belum dilaporkan secara utuh soal hasil pendalaman BPKP pada rencana impor KRL. "Saya belum pernah dilaporin," ujarnya.

Luhut mengatakan dia akan mendengar hasil pendalaman BPKP secara langsung malam ini. Setelah itu nasib impor KRL akan ditentukan.

"Kan dia audit, saya mau dengar laporannya," sebut Luhut.

Baca juga: Geber Produksi KRL, INKA Mau Disuntik Modal Rp 1,5 T Tahun Depan

Dalam catatan detikcom, impor KRL bekas asal Jepang sendiri akan dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang mengoperasikan kereta KRL Commuter Line.

KCI melakukan impor kereta bekas untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan.

Namun rencana ini jadi polemik setelah izin impor dari Kementerian Perdagangan mandek karena rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian tidak dapat diberikan.

Luhut pun sampai turun tangan untuk urusan ini. Dia meminta nasib impor KRL ditentukan setelah ada hasil riviu BPKP.

"Tadi rapat mengenai impor KRL, jadi pertama audit dulu mengenai kebutuhannya, kereta apinya, dan harganya dalam 10 hari ke depan ditentukan langkah-langkahnya yang sudah kita sepakati subjek kepada hasil audit BPKP," ujar Luhut ditemui di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023) yang lalu.

Di awal April, hasil audit BPKP menyatakan impor KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT KCI.

Sejak saat itu, hampir semua pihak satu suara agar impor KRL tak dilakukan karena tidak direkomendasikan oleh BPKP. Hanya saja, Kementerian BUMN tetap kekeuh impor KRL dibutuhkan dan harus dilakukan. Kini nasib impor KRL bekas dari Jepang bakal ditentukan oleh Luhut.

Tonton juga Video: Komentar Anggota DPR Usai Coba Naik KRL di Jam Masuk Kerja

[Gambas:Video 20detik]

(hal/dna)