Anggota DPR Ungkap Modus Baru Penyelundupan dalam Produk Nikel

Anggota DPR Ungkap Modus Baru Penyelundupan dalam Produk Nikel

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 08 Jun 2023 14:42 WIB
Pabrik nikel sulfat terbesar di dunia
Foto: Dok. Harita Nickel
Jakarta -

Rapat antara Komisi VII dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta para petinggi perusahaan smelter diwarnai tensi tinggi. Salah satu anggota menyebut ada penyelundupan gaya baru dalam produk turunan nikel.

Anggota Fraksi Golkar Bambang Patijaya mengatakan, dirinya mendapat kesempatan untuk mengunjungi smelter PT GNI pada 4 Januari 2023 lalu. Sejalan dengan itu, ia juga menyebut nikel termasuk dalam mineral kritis.

Dia mengatakan, perusahaan tersebut memproduksi nickel pig iron (NPI). Sementara, NPI mengandung nikel 10-12%. Menurutnya, NPI harusnya tidak boleh diproduksi di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini harusnya nanti nggak boleh lagi ada yang namanya produksi NPI dari Indonesia. Bagi saya itu adalah penyelundupan gaya baru," katanya dengan nada tinggi dalam rapat di Komisi VII, Jakarta, Kamis (8/7/2023).

Saat ekspor ore belum dilarang, komoditas tersebut mengandung nikel 1,7-2%. Padahal, sisanya mengandung mineral lain yang tidak membayar royalti.

ADVERTISEMENT

"Lalu ada 98% mineral-mineral lain yang memang tidak terbayar royaltinya," katanya.

Lebih lanjut, dia pun mempertanyakan laporan surveyor terkait kandung mineral lain dalam NPI.

"Dengan NPI cuma 10-12% itu, saya tanya ke manajer bapak pada waktu itu, pak dirut GNI, mana itu laporan surveyor, 90% sisanya mengandung mineral apa?Anda hanya bayar royalti 10-12%. Ini yang saya bilang, BKPM kok menerima investasi yang seperti ini," ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita bertanya pada Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait posisi Kementerian ESDM dalam menetapkan surveyor.

"Apakah memang surveyor ini bisa nantinya bener-bener menjadi pengganti tangan pemerintah untuk menyelamatkan aset-aset kita, memaksimalkan PNBP, atau kah surveyor ini nantinya hanya akan menjadi alat baru, lubang-lubang baru yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melanjutkan praktik-praktik like and dislike di lapangan," tutupnya.

Simak juga Video: Luhut ke IMF soal Larangan Ekspor Raw Material: Kalian Jangan Macam-macam

[Gambas:Video 20detik]



(acd/rrd)

Hide Ads