Menperin Dikritik Anggota DPR soal Tambahan Anggaran Insentif Kendaraan Listrik

Menperin Dikritik Anggota DPR soal Tambahan Anggaran Insentif Kendaraan Listrik

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 12 Jun 2023 14:55 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto: Dok. Kemenperin)
Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendapatkan kritik dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. Mulyanto mempertanyakan urgensi dari usulan pihak Agus yang meminta tambahan anggaran untuk insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Mulyanti menyatakan, pihaknya tidak menyetujui tambahan anggaran untuk kendaraan listrik untuk kendaraan roda empat. Sementara untuk roda dua sendiri, pihaknya masih akan menimbang-nimbang.

"PKS tidak setuju kendaraan listrik roda 4, roda 2 kita timbang-timbang. Harus tepat sasaran," kata Mulyanto, dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Perindustrian, Senin (12/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun untuk tahun anggaran 2023 ini Kemenperin telah mendapatkan anggaran tambahan untuk program pembelian KBLBB roda dua sebesar Rp 1,4 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 4,2 triliun. Menurutnya, pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menanggapi komentar tersebut, Agus Gumiwang menekankan, dana tersebut bukanlah subsidi melainkan bantuan pemerintah. Sementara menyangkut penyaluran dari program ini, ia menyebut pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang rumit untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh kelompok masyarakat yang wajar menerimanya.

ADVERTISEMENT

"Bahwa bantuan pemerintah karena ini menyangkut tax payer uangnya masyarakat, jadi kita harus betul-betul juga. Bukan orang kaya, bukan orang menengah yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk belanja motor listrik," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tujuan dari pemberian dana bantuan ini ada dua. Pertama untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat dari yang terbiasa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ke energi baru terbarukan (EBT). Namun memang tujuan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terealisasikan.

"Faktanya di negara negara maju pun pertumbuhan penggunaan EV itu, pesat saja nggak sesuai harapan mereka, termasuk di Indonesia. Jadi yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah merubah mindset, dari yang sekarang masih menggunakan fosil itu, ubah mindset budaya berpikirnya dulu, jadi takes Time," ujarnya.

Agus mengatakan, langkah ini harus dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat, walaupun untuk masyarakat kelas atas saja saat ini sosialisasinya masih belum mampu merubah mindset secara keseluruhan. Tujuan kedua ialah untuk mendorong perkembangan ekosistem electric vehicle (EV) di tanah air.

"Sebuah ekosistem yang mau kita percepat itu lah kemudian pemerintah memutuskan ketika itu mengeluarkan kebijakan yang disebut bantuan pemerintah EV baik roda empat dan roda dua," imbuhnya.

(das/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads