Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Tapi Smelternya Banyak Belum Jadi

Pemerintah telah melarang ekspor bauksit sejak 10 Juni 2023. Namun, dari 12 pabrik pemurnian (smelter) bauksit yang direncanakan baru 4 smelter yang jadi, sisanya masih berupa lapangan.

Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif menilai kendala dalam pembangunan smelter ini kemungkinan karena pendanaan. Namun, ada indikasi lain yakni karena perusahaan tidak memiliki niat baik.

"Sebenarnya yang seperti saya sebutkan tadi mungkin yang kendala pertama, paling utama pendanaan, atau juga barangkali niatnya memang kurang bagus, kurang baik, mungkin," katanya dalam acara bertajuk Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah, Senin (12/6/2023).

"Mungkin, 'Ya pokoknya saya jual sampai saya dilarang, kalau smelter saya nggak jadi ya nggak apa-apa'. Mungkin, ini banyak dugaan juga yang seperti itu," sambungnya.

Dia pun menjelaskan, larangan ekspor bauksit pada 10 Juni 2023 ini sebenarnya sudah diperingatkan sudah lama. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, yang intinya industri masih diberi waktu untuk ekspor selama 3 tahun sejak UU dikeluarkan dan harus mendirikan smelter.

Dari 12 smelter yang direncanakan, 4 di antaranya telah rampung.

"Yang 8 ini masih sangat rendah kemajuan industrinya, progres dari pembangunan smelternya," katanya.

Dilaporkan, kemajuan progres kemajuan smelter tersebut yakni 33 hingga 60%. Kemudian, Kementerian ESDM mengirim tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran laporan progres tersebut.

Rupanya, 7 smelter yang tengah dibangun masih berbentuk lapangan.

"Ternyata dari 8 itu, kan 12, dikurangi 4 tinggal 8. Dari 8 itu ada 7 yang masih lapangan," katanya.