.webp)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal rencana Eropa melarang produksi plastik 'perawan' (virgin plastic). Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan, penyelesaian isu polusi sampah plastik harusnya tidak melalui pengurangan produksi.
Ia menjelaskan, produk plastik masih menjadi bahan yang belum tergantikan, terutama dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Misalnya, terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan.
"Jadi tidak dengan satu solusi melalui pengurangan produksi plastik virgin di hulu. Hal ini dikarenakan plastik dan barang plastik masih menjadi bahan yang belum tergantikan dalam aplikasi, terutama dalam mendukung SDG, seperti ketahanan pangan dan kesehatan" katanya kepada detikcom, Senin (19/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sisi lain, Indonesia terus mendorong industri daur ulang plastik untuk terus ditingkatkan. Tentunya juga dengan memastikan pasokan bahan baku daur ulang berasal dari pengelolaan sampah plastik yang baik di dalam negeri," lanjutnya.
Selain itu, jelas dia, dengan berkembangnya inovasi teknologi, sampah plastik dapat didaur ulang secara kimia sehingga kembali ke bentuk awalnya, seperti plastik virgin lagi. Ke depannya, industri petrokimia dapat mengolah beberapa jenis sampah plastik sehingga menjadi lebih berkelanjutan.
Kemenperin juga akan meningkatkan skala bisnis industri bioplastik sebagai alternatif bahan baku untuk jenis produk-produk plastik tertentu. Hal-hal inilah yang terus didorong sebagai bagian dari ekonomi sirkular industri hijau yang kami promosikan untuk dapat dilakukan di industri.
"Saat ini kebutuhan bahan baku plastik virgin di dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Dengan adanya pelarangan produksi plastik virgin secara global, otomatis Indonesia akan semakin bergantung terhadap pasokan dari impor," jelasnya.
Imbasnya ini tentu akan mengganggu ketahanan industri nasional. Ignatius menilai proyek pengembangan industri petrokimia menjadi penting dan harus tetap berjalan agar Indonesia bisa mandiri dan tidak ketergantungan terhadap produk impor.
(ara/ara)
