.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menyatakan tidak akan ada impor KRL bekas dari Jepang. Hal ini diputuskan setelah sebelumnya persoalan ini dirapatkan kembali oleh pemerintah.
Menanggapi keputusan ini, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, keputusan untuk tidak melakukan impor kereta bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation). Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.
"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun PSO ini merupakan biaya subsidi yang memiliki sumbangsih terhadap harga tiket kereta. Apabila PSO meningkat, berpotensi akan mengerek harga tiket kereta. Namun persoalan ini masih terus dibahas oleh pemerintah bersama KAI selaku operator.
Di sisi lain, Didiek menegaskan, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah memyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.
"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.
Meski demikian, Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langlah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor keret ini tak dapat dilakukan.
"Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemetintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan" pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah tidak akan mengimpor barang bekas karena berpotensi melanggar tiga aturan.
"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2023).
Luhut menjelaskan, keputusan ini berdasarkan rapat yang dilakukan empat hari lalu. Menurutnya tanpa impor layanan angkutan penumpang tidak akan terganggu.
Namun pemerintah masih membuka opsi untuk mengimpor kereta baru sebanyak tiga rangkaian atau tiga trainset. Sementara untuk jangka pendek, Luhut menyebut opsi retrofit-lah yang dipilih.
Di sisi lain, Luhut juga menambahkan pemerintah akan menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri. Menurutnya produksi akan dilakukan di Banyuwangi dan Madiun.
Lihat juga Video: Pemerintah Gratiskan Tarif KCJB Selama 90 Hari
