.webp)
Kementerian ESDM menyatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi insentif kendaraan listrik hari ini. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana rapat evaluasi kendaraan listrik bakal dilaksanakan pukul 11.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini, sekarang ini jam 11 akan ada evaluasi di Presiden, saya lagi siapin bahan sama pak Menteri, kemarin sudah rapat sih di Eselon I," ujar Dadan ditemui di kantornya, Senin (31/7/2023).
Dadan enggan membocorkan evaluasi apa yang bakal dilakukan pada program insentif kendaraan listrik. "Nanti aja nanti kita tunggu ya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memang insentif kendaraan listrik wacananya akan dievaluasi lantaran sepi peminat. Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif proses evaluasi akan dilakukan hari ini, Senin 31 Juli 2023.
"Nah itu pasti akan kita bahas lagi, Senin (31 Juli) akan kita bahas lagi," kata Arifin dalam acara Pembukaan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).
Insentif kendaraan listrik yang sudah disediakan salah satunya adalah subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik baru. Namun, syarat yang selama ini diberikan disebut-sebut terlalu ketat.
Arifin mengatakan kemungkinan syarat itu yang mungkin akan diperluas dalam evaluasi insentif kendaraan listrik.
"Mungkin kita akan perluas, kita evaluasi dulu lah pokoknya sekarang jalannya bagus apa nggak. Kalau kurang bagus apa gimana biar lebih bagus," ungkap Arifin.
Usulan evaluasi insentif kendaraan listrik sendiri muncul dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia sebelum menyatakan pemerintah akan mengevaluasi total kebijakan insentif motor listrik.
Dalam waktu dekat hal ini bakal dibahas secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Pasalnya kebijakan ini ternyata sepi peminat.
Luhut pun membocorkan sedikit evaluasi yang bakal dilakukan pada kebijakan insentif kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan ini bakal banyak menyontek apa regulasi yang ditetapkan di Thailand hingga Vietnam sebagai negara tetangga Indonesia.
"Saya pikir insentif akan diselesaikan besok di rapat Kabinet, tetapi pada dasarnya kami membuatnya sederhana. Apa yang terjadi di Thailand apa yang terjadi di Vietnam, itu saya kira menjadi patokan kita dan melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini," ungkap Luhut dalam CNBC Nickel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023) yang lalu. Luhut hadir secara daring dalam acara tersebut.
(hal/rrd)
