.webp)
Rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik pada tahun tahun depan menuai kritik dari sejumlah fraksi. Hal itu pun direspons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Pemerintah juga menghargai pandangan Partai Nasdem, PKS, dan PAN mengenai kebijakan insentif terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB," katanya dalam rapat paripurna tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, di DPR Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan, insentif untuk kendaraan listrik adalah upaya pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas kesempatan kerja dan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk penurunan emisi dan mengefisienkan subsidi energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah memberikan serangkaian insentif untuk KLBB baik sisi supply maupun pada sisi demand. Hal ini untuk menstimulus investasi di dalam penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah fraksi sebelumnya mengkritik subsidi kendaraan listrik. Salah satunya, fraksi Nasdem.
NasDem meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan untuk memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 4,2 triliun pada 2024. Anggaran itu dinilai lebih baik dialihkan untuk ketahanan pangan.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro mengatakan pengalihan anggaran itu sangat diperlukan di tengah upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Nasdem meminta pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi mobil listrik Rp 4,2 triliun di tengah upaya pemerintah dalam memangkas angka kemiskinan. NasDem menganggap peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan ke anggaran ketahanan pangan," kata Fauzi dalam rapat paripurna tentang pandangan RAPBN 2024, Selasa (22/8).
Simak Video 'Menhub Ajak Warga Jakarta Gunakan Kendaraan Listrik untuk Kurangi Polusi':
