.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan butuh keberlanjutan kebijakan agar Indonesia bisa jadi negara maju. Salah satu kebijakan yang harus dijaga keberlanjutannya adalah program hilirisasi sumber daya alam yang sudah dibesut Jokowi.
Menurutnya, hilirisasi tambang mulai dari nikel, bauksit, hingga tembaga harus diintegrasikan agar ekosistem baterai dan kendaraan listrik bisa terjadi dan membuat Indonesia naik kelas jadi negara maju.
Yang tak kalah penting adalah kebijakan ini jangan sampai berhenti setelah dirinya selesai menjabat dan presiden berganti. Jokowi menyebutkan setidaknya butuh 3 periode kepemimpinan ke depan untuk melanjutkan kebijakan ini agar bisa berhasil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita bisa integrasikan tadi, lompatan itu bisa terjadi dari negara kategori berkembang jadi negara maju. Kesempatan itu bolak balik saya sampaikan, kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan, 3 kali kepemimpinan nasional ke depan," kata Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum di IKN Nusantara, Kamis (2/11/2023).
Menurutnya saran semacam ini juga diungkapkan berbagai institusi dan lembaga kawakan di dunia, mulai dari Bank Dunia, IMF, OECD, hingga konsultan McKinsey.
"Saya suruh hitung lagi Bappenas. Kesempatan itu ada, peluang ada, opportunity ada. Tapi, butuh konsistensi, butuh keberlanjutan," ungkap Jokowi.
Pasalnya dari hasil pengamatannya selama ini, bila ada perubahan kepemimpinan di Indonesia maka kebijakan pun berubah. Beberapa program yang harusnya sudah maju dan bisa diteruskan, seringkali malah diabaikan dengan membuat program baru yang dimulai dari nol lagi.
"Dari yang saya pelajari, kepemimpinan kita kalau sudah sampai SMP, ganti kepemimpinan, balik lagi ke TK lagi ke SD lagi, sehingga selalu dimulai dari nol, kayak kita beli bensin di pompa bensin. Pak dari nol pak. Ya apa kita mau seperti itu terus? Nggak bisa. Kalau sudah SMP harusnya bisa masuk ke SMA, S1, S2, S3, S4, S5, S6, mestinya seperti itu. Konsistensi itu dibutuhkan," ungkap Jokowi.
(hal/rrd)
