Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB University), Arif Satria menekankan Indonesia jangan hanya menjadi tempat pabrik. Menurutnya, yang seharusnya diciptakan adalah industrialisasi atau proses modernisasi ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.
"Indonesia jangan hanya menjadi tempat pabrik yang tidak berkaitan dengan masyarakat. Kalau industri dibangun tanpa masyarakat, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Indonesia jangan sampai menjadi tempat pabrik tanpa ada strategi yang berkualitas," tegas Arif dalam acara Reuni Akbar 60 Tahun IPB University yang terlaksana di Sentul International Convention Center (SIC), Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/11/2023).
Arif bilang, masyarakat menginginkan transformasi ekonomi yang sejalan dengan transformasi sosial. Hal ini berarti kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, Arif kemudian mengatakan bahwa hilirisasi industri seharusnya jangan berkecimpung di sektor nikel saja. Agromaritim pun harus dibangun sebab sektor itu terbukti tangguh di tengah berbagai gempuran ekonomi yang melanda Indonesia.
"Nikel, oke, tapi bukan segala-galanya. Jadi jangan terjadi pergeseran makna, hilirisasi bukan hanya nikelisasi. Kita harus terus mendorong gagasan agro industrialisasi berbasis agromaritim agar pertumbuhan (ekonomi) yang terjadi adalah pertumbuhan yang berkualitas," ucapnya.
"Agromaritim dielu-elukan saat krisis. Tahun 1997 kemudian 2009, sewaktu Covid (2020), sektor yang tumbuh positif sektor agromaritim. Jadi jangan cuma pas krisis saja dielu-elukan, disanjung, eh, tapi, setelah itu diabaikan," sambungnya.
Dengan peluncuran 'Buku Putih Gagasan Besar Alumni IPB untuk Kedaulatan Indonesia di bidang Pendidikan, Desa, Kewirausahaan dan Agromaritim' yang akan terlaksana besok, Minggu (25/11), Arif pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan agar pengembangan sektor agromaritim juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Hingga saat ini ia mengaku belum melihat agromaritim masuk dalam RPJPN 2025-2045. Ia mendorong agar pemerintah bersikap tegas dengan menjadikan agromaritim salah satu lokomotif pembangunan Indonesia.
"Ini yang perlu ditegaskan dan saya melihat di dokumen itu belum (ada). Di dokumen perencanaan jangka panjang 2045 itu belum menegaskan fokus pembangunan kita seperti apa. Kami mendorong hilirisasi dilakukan di semua sektor terutama agro maritim, (sektor) ini akan menjadi kekuatan kita di masa depan," pungkasnya.
(eds/eds)