.webp)
Indonesia dan Malaysia kompak soal nasib komoditas sawit yang dijegal Eropa. Selama ini komoditas sawit dari kedua negara bagai dikucilkan di Eropa karena ada UU Deforestasi.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan menyatakan negaranya bakal berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia memperjuangkan pasar komoditas sawit di Eropa.
Menurut Hasan, Uni Eropa benar-benar berupaya untuk mengekang masuknya produk sawit ke benua biru. Padahal sawit menjadi andalan ekonomi bagi Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam penyediaan pekerjaan bagi masyarakat di kedua negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Deforestation Regulation yang dikemukakan oleh mereka (Uni Eropa) adalah benar-benar untuk mengekang kemasukan (impor) minyak kelapa sawit ke negara mereka, ke Eropa. Dia buat UU yang tidak kira keadaan di negara kita, di Malaysia dan Indonesia," tegas Hasan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).
Hasan bilang isu soal penolakan UU Deforestasi yang menjegal produk sawit bakal terus disuarakan negaranya bersama Indonesia.
"Ini yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Presiden tadi, bahwa Malaysia dan Indonesia mesti bersama-sama bersuara, bersuara juga berkenaan kepentingan ekonomi negara," ungkap Hasan.
Regulasi Tidak Mapan
Dia juga menilai UU Deforestasi yang dibuat Uni Eropa bukan merupakan regulasi yang mapan dan beritikad baik. Dia menuding regulasi ini dibuat hanya untuk mendukung produk pengganti sawit yang dibuat Uni Eropa dan menutup potensi pasar dari negara lain.
"Ini mesti kita suarakan kerana jelas sekali UU tersebut bukan merupakan UU yang established and good faith but nearly just to support their other products," tegas Hasan.
"Jadi ini suara yang perlu kami bawa dan akan terus kami bawa bersama Indonesia dan juga Malaysia," tegasnya lagi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan soal perjuangan komoditas sawit yang dijegal, Malaysia dan Indonesia bakal berjalan bersama. Saat pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting di Belgia, penolakan UU Deforestasi Uni Eropa juga intens disuarakan Indonesia dan Malaysia.
"Kita memiliki kesamaan posisi pada saat bicara masalah kelapa sawit, EU Deforestation Regulation, jadi waktu kita di EU minggu kemarin bersama-sama juga menyuarakan mengenai masalah sawit dan masalah Deforestation Regulation yang berasal dari Eropa," beber Retno.
Dalam catatan detikcom, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti-deforestasi pada 6 Desember 2022. Ketentuan ini mengatur konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan.
Lengkapnya, undang-undang tersebut melarang sejumlah komoditas bagi konsumen Uni Eropa, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture.
Dalam salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi. Padahal sawit menjadi komoditas ekspor andalan dari Indonesia dan Malaysia, dengan kebijakan seperti ini sawit kehilangan pasar penjualannya di Eropa.
Simak juga Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit
