Iran-Israel Memanas, Erick Thohir Sebut Kontrak BUMN Pertahanan Meningkat

Iran-Israel Memanas, Erick Thohir Sebut Kontrak BUMN Pertahanan Meningkat

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Sabtu, 20 Apr 2024 19:40 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta -

Kondisi geopoltik semakin memanas imbas konflik Iran-Israel beberapa waktu ke belakang. Kondisi ini membuat sebagian besar negara-negara di dunia mulai mengencangkan sabuk pengaman.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kondisi ini berdampak pada kontrak kerja holding BUMN pertahanan yaitu Defend ID. Hal ini didorong oleh negara-negara di dunia yang saat ini mulai meningkatkan alokasi anggarannya terhadap sektor pertahanan.

Defend ID terdiri atas lima perusahaan, antara lain PT LEN Industri sebagai induknya, lalu Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana sebagai anggota holding.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasti Defend ID akan mendapat peningkatan dari kontrak kerja. Apakah itu di maintenance, apakah itu di pengadaan," kata Erick dalam halalbihalal bersama media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

Meski demikian, Erick tidak dapat merincikan berapa banyak dan nilainya. Namun, ia mendapat laporan bahwa ada kesepakatan antara PT Len dengan perusahaan multinasional Prancis di bidang kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan transportasi, Thales Group.

ADVERTISEMENT

"Tapi detailnya saya nggak tahu, itu dicek ke Pak Bobby. Saya dapat laporan juga kan, Thales itu sign agreement dengan LEN untuk transfer technology dan juga perawatan maintenance macam-macam radar," ujarnya.

Di samping itu, menurutnya kondisi ini tidak akan membuat anggaran pertahanan Indonesia bengkak. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengumumkan telah membeli dua kapal perang Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) Paolo Thaon di Revel class, yang merupakan jenis kapal patroli lepas pantai.

"Saya yakin di pemerintahan hari ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti mereka tetap terapkan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Saya yakin," kata dia.

Menurutnya, selama ini alokasi anggaran telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ada. Apalagi dengan melihat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan di Indonesia.

"Jadi jangan hanya dilihat misalnya transaksi kemarin beli kapal Rp 2 triliun dari Italia. Itu kan begini, itu bukan one time. Dan kapalnya belum datang sekarang. Itu bisa saja datang 3-4 tahun lagi. Pembayaran bisa dicicil beberapa tahun," pungkasnya.

(shc/ara)

Hide Ads