Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka suara tentang badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah menerpa sejumlah industri di Tanah Air. Adapun yang tengah banyak diperbincangkan beberapa waktu belakangan ialah PHK Tokopedia dan pabrik tekstil.
Menyangkut kabar PHK massal di Tokopedia, Ida sendiri mengaku, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima laporan atas rencana PHK Tokopedia tersebut.
"Belum ada laporan," kata Ida, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Tokopedia sendiri kini telah diakuisisi oleh induk TikTok, Bytedance dari PT GOTO Gojek Tokopedia pada Januari 2024 lalu dan kini bernama Shop Tokopedia. Berdasarkan kabar yang beredar, PHK akan menimpa sekitar 9% karyawan. Dengan asumsi karyawannya berjumlah 5.000 saat akuisisi, diperkirakan yang terdampak ada sekitar 450 orang.
Tidak hanya Tokopedia, dalam tahun berjalan 2024 industri tekstil dihantui badai PHK. Ida pun membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, kebanyakan dari perusahaan yang rentan terdampak ialah yang angka ekspornya menurun akibat gonjang-ganjing ekonomi global.
"Perusahaan-perusahaan yang produksinya berkurang karena ekspornya berkurang karena kondisi ekonomi global yang tidak bisa dihindarkan itu. Dan mungkin ada pengaruh juga ya isu tentang Palestina-Israel juga mengurangi produksi Perusahaan," ujarnya.
Sepanjang tahun 2024 saja, kabarnya ada sebanyak 13.800 karyawan yang telah menjadi korban PHK. Atas kondisi ini, Kemnaker terus melakukan dialog dengan perusahaan-perusahaan yang terindikasi rentan. Pihaknya juga berupaya untuk membantu mencarikan jalan keluar.
"Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, tentu yang kami dorong adalah benar-benar PHK itu sebagai jalan terakhir. Upaya-upaya yang lain kita minta untuk terus dilakukan, efisiensi, kemudian mengedepankan dialog, itu tetap kita dorong benar-benar," tegasnya.
Ida juga mengklaim, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sudah punya tanda-tanda akan mengalami PHK memilih untuk berkonsultasi terlebih dulu dengan Kemenaker. Menurutnya ari hasil komunikasi itu, banyak yang memilih tidak jadi melakukan PHK.
Namun demikian, apabila setelah upaya-upaya tersebut dilakukan tetapi perusahaan terkait tetap mengambil langkah PHK, pihaknya akan memastikan gar hak-hak pekerja terpenuhi.
"Jika terpaksa harus dilakukan PHK, maka kita minta dipastikan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang terus kita lakukan," ujar dia.
Pabrik Tekstil Raksasa Jateng Nggak Jadi PHK
Adapun salah satu kabar rencana PHK massal pabrik tekstil yang ramai diperbincangkan ialah pabrik raksasa yang ada di Jawa Tengah. Disebut-sebut, pabrik itu dinaungi oleh salah satu dari tiga emiten tekstil besar di Indonesia, antara lain PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Duniatex, serta PT Pan Brothers Tbk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial PHI) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Kemnaker Indah Anggoro Putri membenarkan kabar tersebut. Namun berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya, pabrik itu kemungkinan tidak jadi tutup.
"Betul, di Jawa Tengah ada. Ada yang grup, yang tiga besar grup itu juga. Tapi tadi barusan saya cek, waktu saya di dalam, saya telpon Kadis-nya nggak akan PHK," kata Indah, ditemui di lokasi yang sama.
Indah menjelaskan, perusahaan memilih untuk menurunkan beban operasionalnya demi mencegah PHK tersebut. Adapun beban yang dimaksud ialah penurunan sejumlah hak-hak karyawan.
"Sedang lapor ke dinas, boleh nggak kalau ada hal-hal hak karyawan yang diturunkan. Misalnya nggak ada lembur. Nggak masalah sih, kami monitor. Sepanjang tidak mengganggu kenyamanan pekerja, kita mungkin masih memikirkan, mempertimbangkan," ujarnya.
"Jadi dia bilang, 'kami nggak mau tutup, tapi kami tunggu dulu nih, memang lagi merugi'. Jadi ada misalnya bonus karyawan yang nggak bisa dibayarkan, lembur nggak bisa dibayarkan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu nggak usah lembur. Tapi manajemen juga pasti kami sarankan turunkan fasilitas," sambungnya.
(shc/rrd)