.webp)
Pemerintah berencana mulai menutup keran impor garam mulai tahun 2025. Rencananya, Indonesia setop impor garam konsumsi dimulai pada 2025 dan garam industri pada 2027.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan kebutuhan garam dalam negeri sebanyak 4,9 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi garam nasional tahun lalu hanya mencapai 2,3 juta ton. Untuk itu, dia mendorong pembangunan modeling industri garam untuk kepentingan industri. Modelling industri adalah industri tiruan untuk memproduksi garam.
Dia menjelaskan ada wilayah Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan industri garam, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menyebut wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan kandungan natrium klorida (NaCl) dalam garam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Garam konsumsi kan NACL-nya itu minimal 95%, Kalau garam industri itu harus 97% minimal. Nah saya sudah keliling ke Indonesia Timur, di antaranya adalah di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu masa panasnya itu sampai delapan bulan. Jadi itu sangat bagus sekali untuk dikembangkan untuk industri garam," kata pria yang akrab disapa Trenggono tersebut dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu, dikutip Senin (9/12/2024).
Trenggono menjelaskan modelling industri ini menjadi suntikan tambahan untuk produksi garam nasional. Dia pun menargetkan tahun depan produksi garam nasional bisa mencapai 3 juta ton.
Dengan begitu, Trenggono optimistis Indonesia dapat setop impor garam untuk industri apabila modelling tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dia pun telah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti kalau sudah jadi di-running oleh BUMN pangan, di antaranya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, BUMN perikanan atau garam. Kalau sudah begitu, maka tentu harapan kita sebetulnya pada yang tadi disebutkan, di 2027 garam industri harusnya sudah tidak perlu impor lagi. Catatannya, selama yang dukungan untuk kepentingan pembangunan di daerah NTT, modeling-nya itu harus bisa berjalan. Jadi segala hal sebetulnya, saya sudah lapor kepada Pak Presiden, segala hal yang bisa kita lakukan substitusi untuk kita tidak harus impor, ya itu akan kita lakukan, salah satunya garam," terang Trenggono.
Dari segi anggaran, Trenggono menyebut pihaknya tidak akan mengambil alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, akan mendorong untuk investasi.
"Jadi pembiayaannya, skemanya harus kita buat. Bagaimana dia tidak seperti pembiayaan APBN murni, yang di-deploy, terus hilang gitu. Kita ingin semacam pendekatan investasi. Jadi, di investasi tapi inisiasinya oleh pemerintah," imbuh dia.
Simak juga Video 'Satgas Impor Bakal Kaji Regulasi, Permendag No 8 Kena Revisi?':
