.webp)
Selain dikenal dengan kekayaan alam dan budaya yang selama ini menjadi daya tarik pariwisata sekaligus penopang utama perekonomian daerah, Bali juga menyimpan potensi besar dalam pengembangan industri manufaktur, khususnya pada sektor padat karya.
Sementara itu, Jawa Tengah terus menunjukkan geliat positif pada industri padat karya yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di kedua wilayah tersebut, sektor industri yang mendominasi antara lain makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, furnitur, serta mainan anak.
Melihat peran strategis ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perluasan akses pembiayaan agar pelaku industri dalam negeri semakin leluasa berkembang dan meningkatkan daya saing.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, masa depan industri nasional ditentukan oleh upaya bersama seluruh pihak dalam menjaga daya saing sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bukan sekadar program pembiayaan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.
"Kami percaya, dengan dukungan semua pemangku kepentingan, kami optimistis industri padat karya akan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas dan juga memperkuat perekonomian Indonesia," ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, Kemenperin terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar implementasi KIPK berjalan optimal. Kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor padat karya.
"Program KIPK dirancang untuk membantu industri padat karya memperoleh pembiayaan pembelian mesin dan peralatan produksi serta modal kerja," ungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy
Hal itu disampaikan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KIPK dengan bank penyalur, di Denpasar (27/8).
Ditjen KPAII Kemenperin selaku KPA KIPK telah menandatangani PKP dengan dua bank penyalur, yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Jateng.
"Melalui kerja sama ini, kami yakin penyaluran kredit akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di daerah Jawa Tengah," tutur Tri.
Penandatanganan PKP ini juga menjadi momentum bagi bank penyalur untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyalurkan kredit ini kepada para pelaku industri.
"Kami menyambut baik kerja sama ini, karena sejalan dengan misi BPD Bali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya KIPK, kami optimistis sektor industri padat karya di Bali akan semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis, Dana Jasa dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita menyampaikan bahwa pihaknya siap segera menyalurkan kredit kepada sektor potensial.
"Kami menyambut baik kepercayaan ini. Bank Jateng telah memetakan potensi debitur di wilayah Surakarta, Pati, dan Purwokerto, serta menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2025," jelasnya.
Menurut Anna, program KIPK tidak hanya memberi akses pembiayaan yang lebih luas saja, tetapi skema subsidi bunga 5% dari pemerintah membuat biaya pinjaman lebih ringan, sehingga industri padat karya semakin terbantu dalam melakukan ekspansi maupun revitalisasi mesin produksi.
