Petani Sawit Sampaikan 8 Usulan Ini Pemerintah

Sebanyak 17 juta petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memastikan tidak turun ke jalan pada peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2025. Hal ini dilakukan untuk memberikan stabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah serta ingin memberikan kenyamanan dan situasi kondusif bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas.

"Kami tegaskan kepada seluruh petani sawit APKASINDO supaya tidak ikut demonstrasi di Hari Tani Nasional. Mari kita jaga situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Tetap bekerja di kebun sebagai dukungan membantu ketahanan pangan dan energi berbasis sawit," ujar Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

Meski tidak turun ke jalan untuk demonstrasi, Gulat mengatakan bahwa saat ini petani sawit menghadapi tantangan luar biasa dari aspek kepastian legalitas, harga TBS, dan infrastruktur. Oleh karenanya, Gulat menyampaikan delapan usulan strategis kepada Presiden Presiden Prabowo.

Dimana delapan usulan tersebut didapatkan dari hasil Rapat Koordinasi Nasional secara zoom (daring) yang dihadiri 25 Ketua DPW APKASINDO dan Perwakilan dari 164 DPD APKASINDO Kabupaten Kota se Indonesia pada Selasa (23/09) yang diantaranya sebagai berikut:

1. Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit.

2. Meminta kepastian hukum dan legalitas lahan bagi perkebunan sawit rakyat

3. Menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional.

4. Mendorong perbaikan tata kelola perkebunan

Dalam hal ini para petani meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat agar tidak menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu kamtibmas, menimbulkan masalah sosial bagi petani sawit, serta menghambat multiplier effect sawit terhadap perekonomian masyarakat yang pada akhirnya berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8%.

5. Direktorat Jenderal Perkebunan dikembalikan fungsinya

Meminta Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, khususnya agar Direktorat Jenderal Perkebunan kembali menjalankan tugas pokoknya.

6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN)
Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan antar-kementerian/lembaga, melakukan deregulasi aturan yang saling bertentangan, serta memastikan pemasukan negara sesuai dengan kondisi eksisting perkebunan sawit Indonesia, diperlukan segera pembentukan BSAN.

7. PSR dan Sarpras

Segera permudah persyaratan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Program Sarana-Prasarana (Sarpras) melalui dana sawit BPDP (bukan APBN). Dengan PSR dan Sarpras, petani sawit dapat menuju kesejahteraan sekaligus mendukung program Presiden Prabowo untuk kemandirian energi serta meningkatkan pemasukan negara.

8. Kemitraan Petani Plasma-Inti

Pemerintah harus tegas mewujudkan kewajiban 20% plasma bagi perusahaan inti tanpa pengecualian, serta mendukung keterlibatan petani sawit dalam sektor hilir, terutama sebagai produsen FAME (biodiesel).

Tonton juga video "Astra Agro: Rahasia Sukses Panen Sawit Melimpah & Ramah Lingkungan!" di sini: