.webp)
Pemerintah memastikan penyelewengan distribusi pupuk subsidi akan ditindak tegas. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pupuk subsidi merupakan program pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aturan penyalurannya kini juga disederhanakan, tidak lagi membutuhkan persetujuan banyak kementerian maupun pemerintah daerah.
"Jadi nggak bisa dimainin secara politik lagi. Kami memang menduga ada beberapa penyelewengan, tapi itu sudah masa lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi distributor, semua langsung dari pabrik ke pengecer, lalu ke tangan terakhir yang berhubungan langsung dengan petani," kata Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan, jika terjadi pelanggaran dalam distribusi pupuk subsidi, pemerintah akan mengusut tuntas. Penindakan akan dilakukan bersama aparat penegak hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada pelanggaran, kita usut. Sudah jelas ada penegak hukum, ada polisi, ada kejaksaan, bahkan kalau penyelenggara negara yang terlibat, ada KPK," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya kader partai yang meminta jatah dalam pendistribusian pupuk subsidi dengan menjadi distributor.
Hal itu terjadi saat dirinya memerintahkan pemutusan rantai distribusi pupuk yang tidak lagi melalui distributor. Prabowo pun mengecam keras pihak yang bermain dalam program tersebut.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).
"Waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27 ribu distributor pupuk kecewa. Ada kader Gerindra yang pintar, dia datang ke Menteri Pertanian, bilang kalau bisa yang 27 ribu diganti kader Gerindra saja. Pokoknya saya bilang nggak ada itu," tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menekankan telah memangkas panjangnya aturan distribusi pupuk subsidi. Sebelumnya, distribusi pupuk diatur dalam 145 aturan yang berbelit.
