.webp)
Di tengah kemerosotan industri tekstil di Indonesia, wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil mengemuka. Pemerintah tengah menyusun kembali peta jalan untuk membangun indstri tekstil di tengah tarif tinggi Amerika Serikat (AS).
Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun. Pembentukan BUMN baru yang khusus mengelola tekstil jadi salah satu rencana.
Agar bisa optimal beroperasi, BUMN ini akan disuntik modal awal US$ 6 miliar atau Rp 100,2 triliun (kurs Rp 16.700) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rencana besar ini justru dinilai janggal, membentuk BUMN baru dinilai tidak akan menyelesaikan masalah yang ada pada industri tekstil yang merosot beberapa tahun ke belakang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menyatakan rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil tidak ada urgensinya dan keliru. Industri tekstil dinilai bisa diselamatkan dengan menjaga iklim usaha menjadi kondusif.
"Menurut saya, rencana pemerintah membentuk BUMN di bidang pertekstilan tidak ada urgensinya. Kalau mau menyelamatkan industri tekstil, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha yang kondusif, Solusi membuat BUMN tekstil merupakan langkah keliru. Jangan jadi 'pahlawan di siang bolong' dengan membuat BUMN tekstil," ungkap Herry ketika dihubungi detikcom, Senin (26/1/2026).
Herry juga heran pemerintah sebenarnya baru pada 2023 membubarkan BUMN spesialis tekstil, kini malah mau membuat BUMN baru lagi. Perlu diketahui, di 2024 pemerintah melakukan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat pada 17 Maret 2023.
"Ini kita baru membubarkan BUMN tekstil pada tahun 2023. Sekarang malah mau buat lagi," kata Herry.
Lebih lanjut dia bilang, sejauh ini belum ada lagi BUMN yang memiliki kekhususan di industri tekstil setelah Industri Sandang Nusantara dibubarkan.
BUMN Tekstil Tak Relevan
Senada dengan Herry, pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Rizal Tanzil juga menilai pembentukan BUMN tekstil tidak relevan saat ini. Baginya, industri tekstil tak perlu pemain baru, bahkan meskipun perusahaan sebesar PT Sritex bangkrut, misalnya bagaimana pemerintah ikut melakukan penguatan permesinan, utamanya di sektor pengolahan atau midstream. Semacam industri dyeing kain, printing kain, atau finishing kain.
"Kebutuhan untuk kebangkitan industri garmen dan tekstil saat ini bukan pada pembentukan BUMN atau entitas industri baru. Tapi bagaimana industri yang eksis ada dapat treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, industri tengah dibantu, misal dyeing, finishing printing, mereka harus mudah dan murah untuk investasi mesinnya," ungkap Rizal kepada detikcom.
Penguatan rantai pasok dalam negeri juga harus diperkuat. Misalnya saja untuk suplai kain ke industri garmen, seharusnya pemerintah bisa membantu industri kain untuk memperkuat produksinya.
Kemudian, di sisi pasarnya, Rizal mengatakan pemerintah harus hadir melindungi pasar domestik dari gempuran impor ilegal. Hal ini mesti dilakukan agar produksi tekstil yang berkualitas di dalam negeri tidak kalah dengan serbuan produk impor yang murah meriah.
"Terkait juga industri garmen dapat perlindungan di pasar domestiknya, khususnya dari impor ilegal," ujar Rizal.
Terakhir dia meminta agar rencana deregulasi yang digemborkan selama ini oleh pemerintah harus dipercepat dan dijalankan dengan serius. Baginya, semua regulasi yang justru kontra terhadap investasi dan pertumbuhan industri tekstil bisa dieliminasi dan dihilangkan.
Simak Video "Video: Produsen Serat dan Filamen RI Gantungkan Harapan Ke Purbaya Soal Serangan Impor Garmen"
[Gambas:Video 20detik]
(ahi/ara)
