.webp)
Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), anak perusahaan BUMN ini mengimpor 105 ribu pickup India mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) A Iman Sukri.
Menurutnya, rencana impor pikap bertentangan dengan kebanggan sekaligus komitmen Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian produksi kendaraan dalam tempo tiga tahun ke depan.
"Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing. Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Kok masih ada kementerian yang mewacanakan impor kendaraan," kata Iman Sukri dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Iman, untuk mempercepat produksi kendaraan buatan lokal, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran dan lahan untuk pabrik. Itu semua, kata dia, bertujuan membangun rasa percaya diri dan nasionalisme, bahwa Indonesia mampu memproduksi kendaraan berkualitas tinggi.
"Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap. Bahkan, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan unggulan dalam negeri, tak hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan ekspor," ucapnya.
Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) itu juga mengingatkan bahwa dengan anggaran negara yang terbatas, daya beli melemah, ditambah tekanan ekonomi global, pemerintah harus lebih ekstra berhati-hati dalam melakukan urusan belanja, belanja apapun itu.
"BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan tertentu dan orang tertentu," kata Iman.
Ia mengingatkan bahwa fasilitas dan ekosistem industri dalam negeri masih sangat kuat. Terlebih kapasitas produksi otomotif yang belum terpakai sepenuhnya.
"Sebetulnya tidak ada alasan untuk melakukan impor kendaraan niaga, negara kita sangat kuat dalam membuat kendaraan niaga jenis apapun itu, termasuk pikap. Dan ini juga bertentangan dengan UU Perindustrian No 3 tahun 2014," ucapnya.
Ia berharap PT Agrinas bijak menggunakan uang rakyat dalam berbelanja.
"Setahu saya berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar mencapai hingga 2,5 juta kendaraan termasuk pikap. Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri kenapa harus impor," ujar Iman.
Seperti diketahui, PT Agrinas tengah mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor itu terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari produsen Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
(hns/hns)
