.webp)
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan pihaknya untuk menunda impor 105.000 mobil pickup dari India.
Pernyataan tersebut merespons permintaan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya meminta agar pemerintah menunda impor tersebut.
Meski begitu, Joao mengaku bakal mengikuti arahan pemerintah dan DPR jika memang telah diputuskan untuk menunda impor 105.000 mobil pickup dari India.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah di sini kan pasti kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," ujar Joao di Yoda Tower Jakarta, Selasa (24/2/2026).
"Selama negara berpihak, mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," tambahnya.
Joao menambahkan bakal mengatur jadwal pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Ahmad Sufi Dasco. Ia berencana menyerahkan dokumen kontrak dan penjelasan terkait hal ini secara menyeluruh, dan tidak dari satu sisi saja.
"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau dan saya pasti loyal, setia dan taat itu 100%," ujarnya.
Sebelumnya, itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad enyampaikan jika dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia mengatakan rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
(hrp/hns)
