Purbaya Sebut Pemerintah Bakal Tanggung PPN Mobil Listrik 40-100%

Purbaya Sebut Pemerintah Bakal Tanggung PPN Mobil Listrik 40-100%

Ilyas Fadilah - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2026 18:40 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Juda Agung serta pimpinan Kemenkeu  memberikan  paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa  (5/5/2026).
Foto: Ari Saputra/detikfoto
Jakarta -

Pemerintah tengah menyiapkan skema insentif untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel. Salah satu opsi yang dibahas adalah penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah dengan besaran yang bervariasi.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, besaran skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) bervariasi mulai dari 40% hingga 100%. Menurutnya hal ini masih didiskusikan oleh pemerintah.

"Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel kemungkinan akan lebih besar. Kebijakan ini disusun untuk mendorong pemanfaatan nikel menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

ADVERTISEMENT

Purbaya menyinggung adanya pemberitaan dari media internasional yang meragukan potensi nikel Indonesia setelah China menerapkan teknologi baterai non-nikel. Namun, pemerintah tak habis akal dan terus mendorong pengembangan baterai berbasis nikel sebagai bagian dari strategi hilirisasi.

"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," jelas Purbaya.

Ia mengklaim berdasarkan diskusi dengan Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, teknologi baterai berbasis nikel dinilai lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri baterai dalam negeri.

"Tadi saya tanya Pak Sigit di Danantara, dia kan ahlinya. 'Itu nikel sama yang China bagus mana baterainya?' Dia bilang bagusnya yang nikel, itu third generation. Kalau yang LTE itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana, supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal," tutup Purbaya.

(acd/acd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads