.webp)
Pengusaha angkat bicara soal industri otomotif Jepang yang saat ini tengah jadi sorotan. Sebagaimana diketahui, industri otomotif dalam negeri dihebohkan oleh kabar rencana hengkangnya 2 pabrik perusahaan Jepang di Jawa Timur. Pemerintah sendiri telah menekankan rencana tersebut telah ditunda.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dalam mendukung pertumbuhan serta menjaga keberlangsungan industri otomotif Indonesia. Sehubungan dengan berkembangnya berbagai pandangan mengenai perhatian pemerintah terhadap industri otomotif Jepang, GAIKINDO memandang penting untuk melihat secara menyeluruh berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah selama ini.
Ketua Harian Gaikindo Anton Kumonty menyampaikan hubungan antara pemerintah dan industri otomotif selama ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka serta dukungan kebijakan yang berkesinambungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Anton dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
GAIKINDO juga menjelaskan perusahaan otomotif Jepang yang telah puluhan tahun menjadi bagian dari industri otomotif Indonesia selalu menerapkan analisis mendalam, sistematis, dan perhitungan matang dalam berinvestasi di Indonesia.
Menurut Ketua Bidang Pengembangan Pasar GAIKINDO, Jongkie Sugiarto, investasi Jepang di Indonesia tidak hanya dilakukan pada sektor manufaktur kendaraan dan komponen, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem pendukung yang memperkuat efisiensi, daya saing, serta keberlanjutan industri otomotif nasional.
Dalam 5 tahun terakhir Jepang telah mengambil komitmen jangka panjang dalam memperkuat rantai nilai (automotive value chain) dengan membangun pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground di Bekasi.
Melihat dukungan pemerintah terhadap investasi Jepang, beberapa prinsipal otomotif dari China juga menyatakan keinginannya untuk berkomitmen di Indonesia.
"Melihat dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif Jepang di Indonesia, beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang saat ini sedang mulai berinvestasi di Indonesia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah agar dapat menjalankan rencana jangka panjangnya di Indonesia," tutur Jongkie.
GAIKINDO meyakini bahwa sinergi yang telah terbangun antara pemerintah dan pelaku industri perlu terus diperkuat agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan transformasi industri otomotif global.
Oleh karena itu saat ini GAIKINDO sudah memberikan usulan kepada Kementerian Perindustrian RI untuk terus mendorong diberlakukannya kebijakan stimulus insentif untuk semua tipe kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV), sehingga seluruh industri otomotif Indonesia mendapatkan dorongan yang sama dalam menjaga perkembangan pasar otomotif di Indonesia.
Adapun dua perusahaan Jepang yang sempat diberitakan akan hengkang adalah dua pabrik komponen otomotif dengan nama PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan dua raksasa otomotif asal Jepang yang memiliki pabrik di Jawa Timur menunda rencana hengkang dari Indonesia. Pria yang kini juga memimpin Satgas Mitigasi PHK mengungkapkan beberapa pemangku kepentingan sudah terjun ke lapangan untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh teman-teman di yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi perpindahan ke Vietnam," beber Prasetyo usai rapat di DPR, Jumat (26/6).
Menurutnya, masalah ini juga menjadi salah satu tugas pokok dari Satgas Mitigasi PHK. Pihaknya akan mendeteksi sedini mungkin permasalahan yang memicu PHK dan mencari jalan keluarnya.
"Ini lah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi ya, berusaha, berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul," kata Prasetyo.
(acd/acd)
