.webp)
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan selama ini telah terjadi praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga transaksi di industri kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa negara dalam jumlah besar.
Prabowo mengatakan dalam banyak transaksi ekspor, harga resmi kelapa sawit dari Indonesia tercatat sekitar Rp 14.000-Rp 15.000 per kilogram. Padahal, kata Prabowo, harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional mencapai Rp 27.000 per kilogram.
Ada selisih harga yang mencapai hampir 50%. Selisih ini, kata Prabowo, hanya dinikmati pihak-pihak tertentu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp 14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring melalui YouTube, Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).
Atas kondisi tersebut, dirinya pun mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membentuk tata kelola ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Entitas baru pelat merah ini dibentuk untuk menekan praktik under invoicing tersebut.
"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkap Prabowo.
Dalam prosesnya, Prabowo meminta para jajarannya untuk mencari solusi menekan praktik kecurangan tersebut. Ia juga mengatakan, praktik ini membuka aliran uang Indonesia keluar negeri.
"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelasnya.
(hrp/fdl)
