Purbaya Diancam Pengusaha Baja Jika Tak Bereskan Perusahaan China

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku diancam pengusaha baja nasional menyusul inspeksi mendadak (sidak) terhadap salah satu perusahaan asal China di Pulogadung. Ia mengatakan perusahaan-perusahaan baja domestik mengancam akan beroperasi secara gelap jika perusahaan China terkait tidak segera ditertibkan.

Diketahui, Purbaya sempat melakukan sidak ke perusahaan baja asal China di Pulogadung, Jakarta Timur. Sidak tersebut dilakukan lantaran perusahaan terkait diduga melakukan pembayaran pajak yang belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan.

"Sebagian perusahaan baja domestik ngancam saya, kalau tidak dibetulin saya akan juga beroperasi secara gelap seperti perusahaan China. Jadi saya pikir, saya mesti bereskan itu," ungkap Purbaya dalam acara APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Purbaya mengatakan, potensi pajak terutang dari perusahaan baja asal China di Pulogadung itu berada di kisaran Rp 100-500 miliar. Pajak terutang dari perusahaan tersebut tercatat selama beberapa tahun.

Purbaya mengatakan, negara akan rugi banyak jika pajak terutang tersebut tidak dibayarkan perusahaan terkait. Pasalnya perusahaan tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran pajak, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak adil.

"Itu antara Rp 100 miliar sampai Rp 500 miliar pajak terutangnya. Itu dari satu perusahaan selama beberapa tahun, kan lumayan kalau ada banyak perusahaan kayak gitu kan saya bisa, kalau nggak dibayar dengan betul rugi banyak. Dan bukan itu saja, dia menciptakan kompetisi yang tidak fair untuk perusahaan-perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur," tegasnya.

Sebagai informasi, Purbaya melakukan sidak di perusahaan baja asal China di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Kunjungan lapangan dilakukan setelah adanya indikasi awal yang menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Tonton juga video "Soal Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan"