.webp)
Pemerintah mengupayakan produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengecualian dari kebijakan tarif 10% dari Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan selain kelapa sawit, ada juga berbagai produk yang berbasis sumber daya alam Indonesia diupayakan tidak kena tarif 10%.
"Sawit itu kita sedang minta supaya dikecualikan. Ada cukup banyak, terutama yang berbasis kepada sumber daya alam Indonesia," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (27/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia memperoleh hasil positif dibandingkan negara lain dalam pembahasan terkait kebijakan Section 301 yang berkaitan dengan isu forced labor atau kerja paksa.
"Kalau 301 kan force labor memang sudah diumumkan bahwa Indonesia relatif dibandingkan negara lain compliance. Semula Indonesia menjadi bagian 6 dari 60 negara, tetapi dari perhitungan terakhir jumlah 6 negara itu naik menjadi 17. Mereka yang kurang atau belum comply itu diberikan 12,5%," terang Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah AS masih melakukan investigasi terkait isu excess capacity atau kelebihan kapasitas produksi. Pemerintah Indonesia, kata dia, telah menyampaikan penjelasan mengenai isu tersebut dan kini menunggu hasil proses investigasi.
"Kemudian masih ada satu lagi yang terkait dengan excess kapasitas. Nah, excess kapasitas masih diinvestigasi dan kita sudah menjawab hal-hal yang terkait dengan excess kapasitas," tutur Airlangga.
(hrp/hns)
