Pengusaha Kawasan Industri Surati Prabowo, Minta Bertemu Bahas Investasi

Himpunan Kawasan Industri (HKI) berkirim surat untuk Presiden Prabowo Subianto, meminta kesempatan memaparkan secara langsung rekomendasi percepatan realisasi investasi di Indonesia.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengatakan rekomendasi yang ingin mereka paparkan itu merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Juli 2026.

"Sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan secara langsung berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan," kata Akhmad dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2029).

Ia menjelaskan pada dasarnya Indonesia memiliki hampir seluruh modal yang diperlukan untuk menjadi salah satu tujuan investasi paling kompetitif di kawasan Asia. Semisal pasar domestik yang besar, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta komitmen pemerintah terhadap agenda hilirisasi merupakan kekuatan yang sangat besar.

Namun, seluruh keunggulan tersebut hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila ditopang oleh kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan kemampuan untuk secara konsisten mengatasi berbagai hambatan investasi.

"Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia," ujar Akhmad.

Menurutnya, saat ini pola pengambilan keputusan investor global telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Investor tak lagi hanya membandingkan ukuran pasar atau melimpahnya sumber daya alam suatu negara.

Mereka juga menilai kecepatan memperoleh kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan listrik dan gas, kualitas infrastruktur logistik, konsistensi regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ketika investasi mulai berjalan.

"Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi," jelasnya.

Dalam perspektif dunia usaha, Indonesia Incorporated bukan sekadar memperkuat koordinasi antar kementerian, tetapi juga memastikan seluruh institusi pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan yang mampu memberikan kepastian kepada investor sejak tahap perencanaan hingga proyek memasuki masa produksi.

Bagi investor, keberhasilan suatu negara tidak diukur dari banyaknya institusi yang terlibat dalam proses perizinan, melainkan dari seberapa cepat sebuah proyek dapat dibangun dan mulai beroperasi. Sehingga yang mereka lihat saat ini apakah Indonesia mampu memberikan kepastian investasi dapat direalisasikan dengan cepat, konsisten, dan dapat diprediksi.

"Berdasarkan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan yang paling sering dihadapi investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan yang masih memerlukan koordinasi lintas instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," papar Akhmad.

"Berbagai hambatan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang juga berlomba menarik investasi," terangnya lagi.

Atas dasar inilah HKI sebagai pengelola kawasan sekaligus pelaku industri kemudian ingin memberikan perspektif yang lebih utuh atas persoalan tersebut kepada Prabowo.

Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan industri, tetapi juga pada peningkatan produktivitas industri manufaktur, efisiensi rantai pasok, daya saing ekspor, dan kemudahan berusaha secara menyeluruh. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional dari hulu hingga hilir.

"Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Akhmad.