.webp)
Pemerintah menetapkan margin fee untuk Perum Bulog sebesar 7%. Kebijakan memberikan ruang yang lebih kuat bagi Bulog untuk menjalankan penugasan secara optimal, sekaligus menciptakan efisiensi fiskal bagi negara.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 tanggal 29 Juli 2026 secara resmi memberikan penyesuaian margin penugasan kepada menjadi 7% atau setara Rp 970.
Angka ini tercatat meningkat signifikan dibandingkan skema sebelumnya yang hanya sekitar Rp 50. Dengan kebijakan itu, Bulog memproyeksikan kinerja keuangan yang semakin positif di mana hingga akhir 2026 berpotensi membukukan laba sebesar Rp1,14 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami telah disetujui oleh pemerintah, dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Bapak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) , dan seluruh menteri lainnya termasuk Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), yaitu margin Bulog yang dulunya Rp 50 per kg, sekarang menjadi 7%," kata Ahmad di kantor Pusat Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).
"Nah 7% itu kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp 970. Sehingga dengan Rp 970 tersebut kalau diperhitungkan sampai dengan akhir tahun maka diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif yaitu sekitar Rp 1,14 triliun," sambungnya.
Selain skema margin fee, ia mengatakan pemerintah juga memberikan diskon bunga pinjaman dari bank. Dari bunga yang biasa diterima Bulog sekitar 7-8% dari bank, kini turun jadi 2-3% saja.
"Ini luar biasa dan dampak dari pengurangan bunga bank tersebut Bulog mampu untuk mengurangi biaya pembayarannbunga dalam satu tahun lebih dari Rp 1,07 triliun. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan ini baru kali ini Bulog diberikan bunga yang begitu rendah 3% dari pemerintah dan diberikan tambahan subsidi bunga 2% dari pemerintah," terang Ahmad.
Rizal menilai, dukungan pemerintah tersebut menjadi modal bagi Bulog untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
(igo/hns)
