.webp)
Persoalan perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pendukung otomotif hingga sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam masa transisi menuju kendaraan listrik menjadi sorotan dari pelaku Industri Otomotif Nasional dan Mitra Jepang. Hal ini disampaikan pelaku industri dalam agenda Business Discussion Lunch dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9).
Delegasi Kemenko Perekonomian yang hadir yakni Sesmenko Susiwijono Moegiarso, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon.
Susiwijono menyampaikan pemerintah menyambut berbagai masukan tersebut dan menegaskan komitmen untuk menyempurnakan kebijakan serta menangani berbagai hambatan investasi yang masih berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Minggu (20/9/2026).
Susiwijono menegaskan bahwa dari rangkaian kunjungan dan pertemuan bisnis di Nagoya ini memperlihatkan satu benang merah yang jelas bahwa daya saing industri dibangun dari perpaduan antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh. Hal yang sama menjadi fondasi bagi upaya Indonesia memperkuat industri manufaktur dan industri otomotif nasional.
Selain itu, Susiwijono mengatakan pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Jepang, khususnya di sektor Industri otomotif dan komponen pendukungnya.
Menurut, Indonesia tidak hanya kana menjadi pasar, tetapi juga bagian dari rantai nilai global, dan menjadi basis utama untuk produksi ekspor ke lebih dari 100 negara tujuan ekspor.
"Melalui dialog yang terbuka seperti ini, Pemerintah optimis kemitraan Indonesia-Jepang dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian kedua negara ke depan," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik FTA maupun CEPA, dan telah menyelesaikan proses ratifikasi untuk mendorong percepatan implementasi dalam upaya memperluas akses pasar.
Salah satu yang terdekat adalah IEU-CEPA, yang proses ratifikasinya dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi pada Januari 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah membaiknya outlook ekonomi global 2027 yang diproyeksikan di kisaran 3,2-3,3%.
Dari sisi domestik, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi yang saat ini masih didominasi sektor konsumsi dan investasi. Berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat dari sisi demand.
Di sisi lain, pemerintah membuka jalan bagi sektor-sektor pertumbuhan baru, khususnya kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor, melalui kerja sama internasional yang tengah dijajaki. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan ARM pada awal tahun, kemudian menjadi anggota WAICO, dan saat ini sedang dalam proses penjajakan dan komunikasi dengan PAX Silica.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum global tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, khususnya di sektor otomotif yang semakin bergantung pada komponen semikonduktor dan teknologi cerdas.
