Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) yang dilaporkan berkali-kali mendatangi pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Pemerintah hanya menegaskan tidak membenarkan intimidasi yang dapat mengganggu investasi.
Deputi Bidang Pengendalian Iklim Penanaman Modal sekaligus Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menegaskan setiap investor berhak mendapatkan kepastian berusaha. Aspirasi masyarakat tetap dihormati selama disampaikan sesuai aturan hukum.
"Pemerintah tidak membenarkan tindakan intimidasi, tekanan, maupun tindakan lain di luar koridor hukum yang dapat mengganggu aktivitas usaha dan menghambat investasi. Setiap aspirasi masyarakat tentu harus dihormati, tetapi penyampaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada detikcom, Kamis (19/11/2026).
Riyatno menjelaskan, untuk mengatasi hambatan investasi, BKPM memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Persoalan yang melibatkan sejumlah instansi akan didorong penyelesaiannya secara bersama.
Salah satu upayanya melalui Desk Investasi Jakarta yang juga mencakup Jawa Barat. Desk tersebut berfungsi mempercepat penanganan kendala yang dihadapi investor.
"Kehadiran Desk Investasi bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat identifikasi serta penyelesaian hambatan investasi, dan memastikan berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi," tuturnya.
Riyatno menekankan iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Target tersebut membutuhkan peningkatan investasi, ekspansi industri, serta penciptaan lapangan kerja.
"Hal ini hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan iklim usaha yang aman, kondusif dan kompetitif," tutup Riyatno.
(ily/fdl)